Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2022, 19:39 WIB

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menjajaki kerja sama pengembangan SDM dengan Kementerian Perikanan dan Peternakan Turki.

Penjajakan kerja sama tersebut dilakukan Kementerian KP melalui BRSDM pada pendampingan kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke Turki pada 29 November hingga 2 Desember 2022.

Kepala BRSDM Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mengatakan, keikutsertaan BRSDM dalam kegiatan penjajakan perjanjian kerja sama adalah untuk melakukan koordinasi dan diskusi terkait rencana pembaharuan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian KP dengan Kementerian Perikanan dan Peternakan Turki.

“Kami melakukan penjajakan inisiasi kerja sama pengembangan SDM KP melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (8/12/2022).

Pada kesempatan tersebut, Nyoman melakukan pertemuan dengan Muharrem Aksungur dari Department of Fisheries Research, General Directorate of Agricultural Researches and Policies (TAGEM).

Baca juga: Kembangkan SDM, Kementerian KP Manfaatkan SLP Budi Daya Air Payau dan Pusat Studi Mangrove Pulokerto

Pertemuan itu membahas potensi kerja sama pengembangan SDM melalui kegiatan penelitian tingkat universitas di bidang perikanan budidaya khususnya untuk komoditas salmon.

Nyoman juga menyampaikan strategi ekonomi biru Kementerian KP, salah satunya penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan zonasi.

Dia juga mengusulkan adanya sinergi pengembangan SDM terhadap teknologi budi daya perikanan, khususnya seabass dan salmon yang merupakan komoditas utama perikanan budi daya Turki.

Pada pertemuan itu, dibahas pula upaya BRSDM dalam mewujudkan Ocean Institute of Indonesia (OII).

Upaya tersebut diharapkan bisa mendapatkan dukungan internasional untuk manajemen dan pengelolaan institusional bertaraf internasional serta rencana-rencana pengembangan SDM lainnya.

Baca juga: Kementerian KP Gelar Pelatihan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Cianjur

Nyoman juga melaksanakan pertemuan dengan Head of Department for Fisheries and Control, General Directorate of Fisheries and Aquaculture Melikh ER terkait kolaborasi pengembangan teknologi perikanan tangkap dan budi daya.

Hal itu terkait dengan keinginan Turki untuk segera merealisasikan usulan MoU tentang perikanan antara Indonesia dan Turki.

Saat ini, dilakukan pula pembahasan draf MoU tersebut dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk mendapat masukan Indonesia terhadap konsep yang sudah diajukan Turki.

Selain itu, BRSDM dan Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Turki Komisi Pertanian, Kehutanan, dan Urusan Pedesaan Yunus Kiliç bersama anggota parlemen di Ankara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menjajaki kerja sama pengembangan SDM dengan Kementerian Perikanan dan Peternakan Turki pada pendampingan kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke Turki pada 29 November hingga 2 Desember 2022.
DOK. Humas Kementerian KP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menjajaki kerja sama pengembangan SDM dengan Kementerian Perikanan dan Peternakan Turki pada pendampingan kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke Turki pada 29 November hingga 2 Desember 2022.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan inisiasi penguatan kerja sama Indonesia-Turki terkait pertanian, perikanan, pendidikan, pertahanan, teknologi, dan perubahan iklim, termasuk dampaknya ke sektor kelautan dan perikanan.

"Kerja sama dengan pemerintah Turki sudah terjalin lama sejak pemerintahan Ottoman hingga saat ini. Indonesia sudah menjadi negara sahabat bagi kami," ujar Yunus Kiliç.

Baca juga: Pengelola Kepulauan Widi Belum Kantongi PKKPRL, Menteri KP: Selama Dia Belum Beraktivitas, Kita Diam Saja

BRSDM dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki.

Pihak Turki dipimpin oleh General Director Act General Directorate of Foreign Relations Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki Ahmet Volka Güngören.

Ahmet mengatakan, Turki sangat mengapresiasi Presidensi Indonesia pada Group of Twenty (G20) di Bali. Hubungan kerja sama Indonesia-Turki yang terjalin dengan erat juga akan terus ditingkatkan.

“Indonesia merupakan negara yang besar dan berperan penting di kawasannya," ujar Ahmet.

Sementara itu, Pimpinan Komisi IV DPR RI yang menjadi delegasi parlemen Indonesia, Anggia Erma Rini mengatakan, kunjungan diplomasi tersebut bertujuan untuk mempelajari kebijakan dalam penerapan program-program pembangunan.

“Diplomasi ini bertujuan mempelajari program di bidang pertanian dan pangan, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan, serta implementasi prioritas kebijakan di bidang tersebut dilaksanakan di Turki," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya diplomasi dengan negara lain terkait sektor kelautan dan perikanan.

Baca juga: Di AIS Forum 2022, Kementerian KP Paparkan Inovasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Menurutnya, diplomasi penting karena masalah sektor kelautan dan perikanan bukan hanya persoalan Indonesia, tapi juga negara-negara lain di dunia, misalnya praktik illegal fishing.

Trenggono berharap, melalui diplomasi, pemerintah setiap negara bisa mengimbau warganya untuk tidak melakukan praktik illegal fishing, khususnya di wilayah pengelolaan perikanan negara lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singgung Gelar Adhi Makayasa Anak Buah Ferdy Sambo, Jaksa: Harusnya Beri Contoh, Malah Tak Akui Kesalahan

Singgung Gelar Adhi Makayasa Anak Buah Ferdy Sambo, Jaksa: Harusnya Beri Contoh, Malah Tak Akui Kesalahan

Nasional
Jaksa: Chuck Putranto Seharusnya Tolak Perintah Sambo

Jaksa: Chuck Putranto Seharusnya Tolak Perintah Sambo

Nasional
Jokowi Perintahkan Aparat Penegak Hukum Berantas Investasi Bodong

Jokowi Perintahkan Aparat Penegak Hukum Berantas Investasi Bodong

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud: Itu Bukan Fakta, melainkan Persepsi

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud: Itu Bukan Fakta, melainkan Persepsi

Nasional
PKB: Muhaimin dan Airlangga Direncanakan Bertemu 10 Februari, Tempat Sedang Diatur

PKB: Muhaimin dan Airlangga Direncanakan Bertemu 10 Februari, Tempat Sedang Diatur

Nasional
Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasional
Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Nasional
KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

Nasional
Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Nasional
Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Nasional
Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Nasional
Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.