Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Anies-Gibran Dinilai Bukan untuk Pilpres, Capres PDI-P Tetap di Tangan Megawati

Kompas.com - 17/11/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming bukan kader yang mampu memengaruhi keputusan PDI Perjuangan soal pencalonan presiden atau dukungan Presiden Joko Widodo.

Oleh karenanya, pertemuan Gibran dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai bukan terkait pencapresan Pemilu 2024.

"Gibran bukan elite yang bisa memengaruhi keputusan politik srategis di level nasional misalnya urusan koalisi atau soal dukungan Jokowi," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (16/11/2022).

Gibran memang bagian dari PDI-P. Namun, menurut Adi, pengaruhnya tak lebih besar dari sang ayah.

Baca juga: Anies Bertemu Gibran di Solo, PDI-P: Dalam Rangka Memperbesar Suaranya

Selain itu, keputusan terkait pencalonan presiden maupun koalisi PDI-P untuk pemilu mendatang juga ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.

Sehingga, Adi menilai, secara elektoral tak ada yang spesial dari pertemuan Gibran dengan Anies.

"Soal keputusan koalisi dan pencapresan PDI-P hak prerogatif Megawati. Soal dukungan Jokowi di Pilpres 2024 nanti tak bisa juga lewat Gibran," ujarnya.

Adi juga berpandangan, mustahil jika lewat pertemuan itu Gibran dilobi sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) Anies untuk Pilpres 2024. Sebab, PDI-P punya banyak stok kader yang lebih berpengaruh ketimbang Gibran.

Sebutlah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Keduanya malah digadang-gadang sebagai calon presiden.

Terlepas dari sosok Gibran, kata Adi, politik dan pendukung PDI-P pun cenderung berseberangan dengan Anies.

"Kejauhan bicara duet Anies-Gibran. Untuk saat ini sangat utopis dan mustahil," tuturnya.

Baca juga: Nasdem: Gibran Jadi Cawapres Anies, Kenapa Tidak?

Adi menduga, pertemuan Anies dan Gibran juga bukan untuk urusan Pilkada DKI 2024. Seperti diketahui, Gibran disebut-sebut berpotensi maju dalam kontestasi DKI-1.

Menurut dia, untuk melenggang ke panggung Pilkada Ibu Kota, Gibran tak membutuhkan Anies. Justru, yang Gibran butuhkan adalah kendaraan dari partainya, PDI-P, dan mesin politik pemenangan Jokowi.

"King maker Jakarta banyak, yang utama tetaplah ketua umum parpol dan presiden terpilih 2024. Anies tak terlampau dominan karena posisinya sudah tak lagi gubernur," kata dia.

Lebih lanjut, Anies dinilai hendak menyentil elite PDI-P lewat pertemuannya dengan Gibran. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu diduga ingin memberi kesan bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan seluruh pihak, termasuk yang sangat kontra.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com