Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Anies-Gibran Dinilai Bukan untuk Pilpres, Capres PDI-P Tetap di Tangan Megawati

Kompas.com - 17/11/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming bukan kader yang mampu memengaruhi keputusan PDI Perjuangan soal pencalonan presiden atau dukungan Presiden Joko Widodo.

Oleh karenanya, pertemuan Gibran dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai bukan terkait pencapresan Pemilu 2024.

"Gibran bukan elite yang bisa memengaruhi keputusan politik srategis di level nasional misalnya urusan koalisi atau soal dukungan Jokowi," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (16/11/2022).

Gibran memang bagian dari PDI-P. Namun, menurut Adi, pengaruhnya tak lebih besar dari sang ayah.

Baca juga: Anies Bertemu Gibran di Solo, PDI-P: Dalam Rangka Memperbesar Suaranya

Selain itu, keputusan terkait pencalonan presiden maupun koalisi PDI-P untuk pemilu mendatang juga ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.

Sehingga, Adi menilai, secara elektoral tak ada yang spesial dari pertemuan Gibran dengan Anies.

"Soal keputusan koalisi dan pencapresan PDI-P hak prerogatif Megawati. Soal dukungan Jokowi di Pilpres 2024 nanti tak bisa juga lewat Gibran," ujarnya.

Adi juga berpandangan, mustahil jika lewat pertemuan itu Gibran dilobi sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) Anies untuk Pilpres 2024. Sebab, PDI-P punya banyak stok kader yang lebih berpengaruh ketimbang Gibran.

Sebutlah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Keduanya malah digadang-gadang sebagai calon presiden.

Terlepas dari sosok Gibran, kata Adi, politik dan pendukung PDI-P pun cenderung berseberangan dengan Anies.

"Kejauhan bicara duet Anies-Gibran. Untuk saat ini sangat utopis dan mustahil," tuturnya.

Baca juga: Nasdem: Gibran Jadi Cawapres Anies, Kenapa Tidak?

Adi menduga, pertemuan Anies dan Gibran juga bukan untuk urusan Pilkada DKI 2024. Seperti diketahui, Gibran disebut-sebut berpotensi maju dalam kontestasi DKI-1.

Menurut dia, untuk melenggang ke panggung Pilkada Ibu Kota, Gibran tak membutuhkan Anies. Justru, yang Gibran butuhkan adalah kendaraan dari partainya, PDI-P, dan mesin politik pemenangan Jokowi.

"King maker Jakarta banyak, yang utama tetaplah ketua umum parpol dan presiden terpilih 2024. Anies tak terlampau dominan karena posisinya sudah tak lagi gubernur," kata dia.

Lebih lanjut, Anies dinilai hendak menyentil elite PDI-P lewat pertemuannya dengan Gibran. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu diduga ingin memberi kesan bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan seluruh pihak, termasuk yang sangat kontra.

"Pertemuan dengan Gibran sebagai bentuk satire bahwa Anies terbuka dengan siapa pun, bukan seperti mereka yang anti-Anies dan menutup ruang komunikasi," kata Adi.

Adapun pertemuan Anies dan Gibran berlangsung pada Selasa (15/11/2022). Keduanya sarapan bersama di Solo, Jawa Tengah.

Saat ditanya soal potensi Gibran maju sebagai calon gubernur di Pilkada DKI, Anies sempat memuji putra sulung Presiden Jokowi itu. Menurutnya, Gibran merupakan figur yang bisa menjangkau semua kelompok masyarakat.

“Semua disapa, silaturahmi pada semuanya, kalau kita bilang andhap asor (rendah hati) beliaunya,” kata Anies.

Baca juga: Beragam Respons Partai Politik Usai Anies Bertemu Gibran di Solo

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memuji kinerja Gibran memimpin Kota Solo selama dua tahun terakhir.

"Saya sampaikan tadi (Solo) rapi, bersih, mudah-mudahan makin maju. Kita tadi ngobrol kendaraan umum di Jakarta pengembangan kendaraan umum mudah-mudahan bermanfaat," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com