Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kirim Kode Dukungan Jelang Pilpres 2024, Untuk Apa?

Kompas.com - 08/11/2022, 16:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin terlibat dalam menentukan dan memenangkan calon presiden (capres) pilihannya di Pilpres 2024.

Hal tersebut dilakukan agar program yang Jokowi kerjakan selama ini terus berlanjut ke depannya.

"Presiden Jokowi ingin siapapun yang mendapat restunya maju dalam Pilpres 2024, memberikan garansi bahwa program atau kebijakan pemerintahannya tetap dilanjutkan agar terealisasi dan memberikan efek keberlanjutan yang signifikan," ujar Agung dalam keterangannya, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: Soal Jokowi Duga Prabowo Menang Pilpres 2024, Demokrat: Baru Kali Ini Presiden Aktif Betul

Agung menjelaskan, jika program atau kebijakan terbengkalai, maka itu bisa menjadi noda politik capaian Presiden Jokowi selama 2 periode ini.

Selain itu, Agung semakin yakin Jokowi ingin berperan sebagai salah satu King Maker dalam Pilpres 2024 karena pengalamannya yang belum tersentuh kekalahan saat terlibat dalam pemilihan dalam berbagai tingkat pemerintahan mulai kota, provinsi, hingga negara.

Artinya, Jokowi ingin terlibat dalam penentuan capres-cawapres dan memenangkannya, baik bagi koalisi pemerintahan saat ini maupun PDI-P.

Adapun, analisa Agung itu berkaitan dengan pernyataan Jokowi yang melempar kode mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden 2024.

Baca juga: Saat Jokowi Ungkap Sinyal Dukungannya, Sebut Presiden Berikutnya Jatah Prabowo...

Kode yang dimaksud adalah saat Jokowi mempertegas dukungannya kepada Prabowo dengan mengungkit kemenangannya sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden selama dua dua periode.

Jokowi menyebut kini Pilpres 2024 adalah giliran Prabowo untuk menang.

"Ia mengakui peluang Prabowo bersama Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang digagas Gerindra dan PKB sementara ini unggul dibanding koalisi lainnya yang masih tarik ulur di internal partai atau koalisi dalam menentukan nama capres atau cawapres," tutur dia.

Selanjutnya, Agung menilai pernyataan Jokowi yang meminta agar partai politik berhati-hati dalam menentukan capres-cawapres lebih ditujukan kepada Gerindra dan Nasdem.

Baca juga: Jokowi Lempar Sinyal Dukungan Capres, Wacana Duet Prabowo-Puan Menguat Lagi?

Diketahui, Gerindra menjagokan Prabowo Subianto sebagai capres, sementara Nasdem mengusung Anies Baswedan.

"Sementara, ketika bahasannya, 'jangan kelamaan mendeklarasikan', lebih ditujukan kepada PDI-P maupun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas oleh Golkar, PAN, dan PPP, yang keduanya, baik PDIP dan KIB tampak saling menunggu," ucap Agung.

"Padahal, dalam konteks KIB, menanti putusan PDI-P menjadi kontraproduktif. Karena selain menunda persiapan pilpres yang membutuhkan rencana matang, juga mereduksi coattail effect yang bisa didapat. Karena baik Puan Maharani atau Ganjar Pranowo keduanya merupakan kader senior partai berlambang banteng," sambungnya.

Sementara itu, Agung mengatakan dinamika koalisi saat ini lebih dipengaruhi oleh pergerakan elektabilitas figur selain faktor presidential threshold.

Pasalnya, hampir semua partai telah mengerucut dalam poros-poros koalisi pra-pilpres yang telah memenuhi presidential threshold.

Terlebih, koalisi-koalisi yang ada juga ingin menang, bukan sekadar menjadi penggembira semata.

Agung menduga para partai politik akan mengerahkan semua mesin politik dan mencari figur capres-cawapres yang tepat demi mengejar coattail effect.

"Partai-partai yang duduk dalam koalisi pemerintahan saat ini juga berupaya melekatkan restu Istana agar kemenangan politik bisa semakin dipastikan," imbuh Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com