Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Sebut Kesepakatan Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Mencapai 90 Persen

Kompas.com - 05/11/2022, 16:36 WIB
Tatang Guritno,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan progres pembentukan koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat hampir mencapai titik akhir.

Ia mengungkapkan penjajakan tinggal menunggu 10 persen lagi sebelum koalisi terbentuk.

“Perjalanan di koalisi perubahan sudah 90 persen, jadi sudah banyak hal yang disepakati. Kami optimistis akan menemukan jalan yang terbaik,” ungkap Kholid kepada Kompas.com, Sabtu (5/11/2022).

Baca juga: Dinilai Bisa Tinggalkan Nasdem-Demokrat, PKS: Kami Tak Mau Berandai-andai

Menurut dia, proses pembentukan koalisi berlangsung secara kolektif kolegial dan masing-masing partai politik (parpol) saling menghargai satu sama lain.

“Proses komunikasi di koalisi perubahan berlangsung sangat kondusif, guyub, dan saling menghormati sikap masing-masing,” ucap dia.

Maka ia menyebutkan pihaknya belum memikirkan langkah politik ke depan jika kepentingan PKS tak diakomodir.

Dalam hal ini keinginan PKS adalah mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang diusung Partai Nasdem.

Baca juga: PKS Dinilai Bisa Pindah ke Gerindra-PKB karena Kepentingan Sulit Diakomodir Nasdem-Demokrat

“Kami tidak mau berandai-andai, kita lalui saja prosesnya dengan rasional, dan objektif sesuai dengan kesepakatan,” tutur dia.

Terakhir Kholid menjelaskan ketiga parpol tak hanya membahas soal kriteria cawapres, namun juga mekanisme pemilihannya.

“Kalau kriteria, dan mekanisme pengambilan keputusan disepakati, baik PKS, Nasdem dan Demokrat sama-sama berkomitmen untuk menerima hasil keputusan tersebut untuk diputuskan sesuai mekanisme internal partai,” imbuh dia.

Sebelumnya Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menduga PKS bisa berpindah haluan untuk bergabung dengan koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Ajak Relawannya Bantu Partai Nasdem, Anies: PKS-Demokrat Sedang Berproses

Pasalnya kepentingan PKS untuk mengusung Ahmad Heryawan sulit diwujudkan oleh Partai Nasdem dan Demokrat.

Ari menyampaikan secara elektoral Ahmad Heryawan memiliki elektabilitas lebih rendah ketimbang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Begitu pun perolehan kursi Parlemen PKS lebih rendah ketimbang Partai Demokrat.

Sejauh ini Demokrat begitu menggebu-gebu ingin menyandingkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ‘calon pengantin’ bagi Anies Baswedan,” terang Ari pada Kompas.com, Jumat (4/11/2022).

Di sisi lain, kemungkinan bergabungnya parpol baru pada koalisi Gerindra-PKB diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Ia meyakini bakal ada dua parpol Parlemen yang bakal bekerja sama dengan Gerindra dan PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com