Verifikasi Faktual Parpol, KPU Datangi Anggota Partai dari Rumah ke Rumah

BATAM, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi faktual terhadap sejumlah anggota partai politik non-parlemen di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos bersama sejumlah anggota KPU Kepulauan Riau dan Kota Batam mendatangi beberapa rumah anggota partai.

Setelah menemui pihak yang bersangkutan, mereka meminta kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu anggota (KTA) untuk kemudian dicocokkan dengan data yang telah diberikan partai tersebut.

"Di data kami bapak terdaftar sebagai anggota PSI," kata petugas, Sabtu (30/10/2022).

"Betul, saya anggota partai PSI," jawab responden tersebut.

Baca juga: KPU Ungkap Pernah Ada Satu NIK Didaftarkan untuk 900 Pemilih, Sudah Dibersihkan

Setelah data dinyatakan cocok, petugas verifikator menyatakan, responden tersebut memenuhi syarat (MS).

Dari empat responden yang coba diverifikasi, yakni tiga anggota partai PSI dan satu Parai Kebangkitan Nusantara (PKN), tiga di antaranya dinyatakan memenuhi syarat.

Sementara, satu responden, yakni dari PKN tidak ditemukan di alamat yang tertera.

Terkait hal ini, Betty mengatakan, tim KPU Daerah akan berkoordinasi dengan partai terkait untuk mengumpulkan atau mendatangkan anggotanya yang menjadi responden di satu tempat.

"Kalau kemudian memenuhi syarat ya memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat ya tidak memenuhi syarat," kata Betty kepada awak media di Pantai Stres, Batu Ampar, Kota Batam.

Betty menuturkan, selain mengumpulkan responden di satu tempat, petugas KPU Daerah bisa melakukan verifikasi melalui sambungan video call yang difasilitasi pihak parpol.

Verifikasi dengan cara ini tetap mengharuskan responden menunjukkan KTP dan KTA partainya untuk kemudian dicocokkan dengan data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Baca juga: KPU Anggap Gugatan Sengketa PKP di Bawaslu Salah Alamat

Ketika data yang didapatkan tidak cocok, responden tersebut akan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Meski demikian, KPU tetap memberikan kepastian bagi partai terkait untuk melakukan perbaikan.

"Nanti ketika direkap akan kami komunikasikan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan atas verifikasi faktual yang sudah dilakukan KPU," ujar dia.