Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Kritik BEM UI, Jubir Wapres: Ma'ruf Amin Kerja ke Mana-Mana

Kompas.com - 27/10/2022, 10:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi membantah kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyebut Ma'ruf Amin bagaikan 'pajangan' di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Masduki mengatakan, selama tiga tahun menjabat sebagai wakil presiden, Ma'ruf Amin telah mengerjakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

"Ya itu pasti tidak benar lah, wong jelas-jelas bahwa Wapres kerja ke mana-mana, tanggung jawabnya yang diberikan juga banyak dan dikerjakan," kata Masduki kepada Kompas.com, Kamis (27/10/2022).

Masduki mencontohkan, Ma'ruf Amin yang diserahi tanggung jawab mengenai masalah Papua terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah tersebut.

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, BEM UI Kritik Peran Maruf Amin

Contoh lain, kata Masduki, Ma'ruf juga menyoroti isu reformasi birokrasi dengan mengecek mal pelayanan publik di berbagai daerah.

Namun, ia menekankan, Ma'ruf Amin sebagai Wapres tidak memiliki tugas eksekutorial tetapi hanya mengoordinasikan kementerian dan lembaga.

"Jadi memang kerja-kerja yang sebenarnya penting, cuma ya memang tidak selalu semuanya terpublikasi, kerja koordinasi kan seperti itu," ujar Masduki.

Masduki menambahkan, Ma'ruf Amin selaku wakil presiden juga bekerja mengiringi Presiden Jokowi.

Baca juga: Kritik Pedas BEM UI untuk 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

Oleh sebab itu, jika Jokowi sudah banyak berbicara mengenai sebuah isu, maka Ma'ruf Amin menganggap hal itu sudah cukup.

"Jadi irama kepemimpinan presiden dan wapres itu dijaga betul oleh Wapres. Jangan sampai terjadi hubungan yang terkesan tidak nyaman, itu dijaga betul," katanya.

Lebih lanjut, Masduki mengatakan, beragam kritik tidak mengganggu kerja-kerja Ma'ruf sebagai wakil presiden.

Ia menegaskan, kritik tersebut merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi.

"Karena memang buat Wapres enggak ada urusanlah dibilang simbol, dibilang enggak kerja, dibilang apa, ya Wapres enggak ada urusan begitu. Jadi tetap saja bekerja konstan sebagaimana yang selama ini dia kerjakan," kata Masduki.

Baca juga: Survei Populi: 69,4 Persen Publik Nilai 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Positif

Diberitakan sebelumnya, BEM UI mengkritik Ma'ruf Amin yang dinilai tidak berperan dalam pemerintahan Jokowi.

Menurut Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang, keberadaan Ma'ruf pun seolah hanya menjadi "pajangan" di pemerintahan Jokowi.

"Masyarakat juga sudah tahu bagaimana Pak Ma'ruf Amin itu terkesan tidak membantu pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu, kita menganggap bahwa peranan Pak Ma'ruf Amin tidak lebih dari sekadar pajangan di sekolah-sekolah dasar," kata Melki kepada Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Melki berpendapat, Ma'ruf semestinya lebih sering tampil di depan publik supaya tidak selalu Jokowi yang muncul seorang diri.

Seorang wakil presiden, kata Melki, juga harus menjawab kegelisahan yang dirasakan publik.

"Nyatanya, kita selalu dihadirkan dengan Pak Jokowi yang seorang diri tapi Pak Jokowi juga tidak mampu menjawab hal-hal tersebut sehingga kita mempertanyakan betul peranan wakil presiden itu apa selain untuk memenangkan kontestasi tahun 2019," kata Melki.

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, BEM UI: Cukup Sudah Kegelisahan Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com