Survei Populi: 69,4 Persen Publik Nilai 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Positif

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang diselenggarakan Populi Center pada 9-17 Oktober 2022 menunjukkan, mayoritas publik menilai positif jalannya tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Evaluasi pemerintahan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin mendapatkan penilaian yang positif dari masyarakat. Namun tentu saja masih terdapat banyak masalah dan tantangan yang perlu diselesaikan," kata peneliti Populi Center Olivia Prastiti dalam acara rilis survei di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas Elektabilitas Ridwan Kamil Tertinggi sebagai Cawapres, Ini Kata Emil

Berdasarkan survei ini, ada 69,4 persen responden yang memberi nilai positif atau nilai 6-10 dalam skala 1-10 atas tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Sementara, 27 persen responden memberi nilai buruk (skala 1-5) atas tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan 3,6 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Adapun dalam skala 1-10, rata-rata nilai yang diberikan responden dalam survei ini atas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berada di angka 6,65.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Puan 1 Persen, Ganjar 23,2 Persen

Survei yang sama menunjukkan, 41,7 persen responden menilai bahwa pemberian bantuan sosial merupakan hasil kerja pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya selama 8 tahun Jokowi menjabat sebagai presiden.

Selain bantuan sosial, kerja pemerintah lain yang dianggap bermanfaat adalah pembangunan jalan tol (24,3 persen), tersedianya dana desa (10,8 persen), sertifikasi tanah (5,1 persen), dan pembangunan bendungan (1,4 persen).

Sementara itu, masalah yang dinilai responden perlu ditangani oleh pemerintah pusat adalah ketepatan pemberian bantuan sosial (30,2 persen), dan kemudahan mendapatkan modal UMKM (20,3 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil Dinilai Layak Jadi Cawapres karena Sederhana dan Merakyat

Lalu, kemudahan mendapat layanan kesehatan (16,5 persen), pelayanan administrasi kependudukan (5,8 persen), kecepatan mengatasi hoaks (5,7 persen), jaminan keamanan (5,3 persen), dan kemudahan izin ussha (3,3 persen).

Survei ini dilakukan terhsdap 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia. Survei ini memiliki margin of error +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.