Kritik Pedas BEM UI untuk 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI) memberikan kritik pedas atas tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kritik tersebut disampaikan lewat sejumlah poster dan infografis yang diunggah oleh BEM UI melalui akun media sosialnya.

Salah satu poster yang diunggah menggambarkan Jokowi memiliki hidung panjang bak Pinokio dengan tulisan "Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia..."

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang menyatakan, setelah 3 tahun memerintah, Jokowi dan Ma'ruf sudah semestinya berhenti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menggelisahkan publik.

"Sikap kita jelas, 3 tahun kepemimpinan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, kami merasa cukup sudah berbagai kegelisahan ini sudah hadir, cukup sudah Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, cukup sudah Pak Jokowi menghadirkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan," kata Melki kepada Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, BEM UI: Cukup Sudah Kegelisahan Ini

Melki mengungkapkan, ada 8 isu yang disorot BEM UI dalam evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang semuanya masih dianggap belum berhasil.

Salah satunya, kata Melki, Jokowi gagal melakukan reformasi kepolisian yang menjadi salah satu misi saat maju sebagai calon presiden pada 2014 lalu.

"Salah satu misi Pak Jokowi di dalam Nawacita adalah bagaimana institusi kepolisian dapat menjadi harapan masyarakat dalam mengais keamanan, tapi buktinya justru isntitusi kepolisian malah jadi pihak yang paling berperan dalam hilangnya nyawa-nyawa di Kanjuruhan," ujar Melki.

Ia juga menilai Jokowi gagal menghadirkan pendidikan yang inklusif berkaca dari mahalnya biaya pendidikan tinggi.

Baca juga: Survei Populi: 69,4 Persen Publik Nilai 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Positif

Terkait isu pendidikan, BEM UI juga menyoroti kebebasan berpendapat di lingkungan kampus yang seringkali dibatasi.

"Belum lagi soal reforma agraria, belum lagi soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang belum selesai, dan juga bagaimana komtimen Pak Jokowi dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan hukum yang berpihak pada masyarakat," kata Melki.

Melki mengatakan, BEM UI berharap agar dalam sisa waktu pemerintahannya yang tinggal dua tahun, Jokowi mau melihat kegelisahan yang dialami oleh masyarakat.

"Lihatlah berbagai masalah yang sudah kita hadirkan pada publik, lihatlah berbagai masalah yang sudah kita kaji, tuntaskan. Kalau tidak bisa dituntaskan, tuntaskan menterinya," katanya.

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Moeldoko Sebut Kemiskinan Ekstrem Menurun

KOMPAS.com/Rahel Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Ruangan Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022).

IPK 1,0 untuk Kapolri dan Ketua KPK

Dalam momentum tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, BEM UI turut mengkritik kinerja sejumlah menteri dan kepala lembaga dengan memberikan nilai atau indeks prestasi kumulatif (IPK) di bawah 2,0.

Dua kepala lembaga yang mendapatkan nilai terendah 1,0 adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.