Kritik Pedas BEM UI untuk 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Kritik tersebut disampaikan lewat sejumlah poster dan infografis yang diunggah oleh BEM UI melalui akun media sosialnya.

Salah satu poster yang diunggah menggambarkan Jokowi memiliki hidung panjang bak Pinokio dengan tulisan "Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia..."

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang menyatakan, setelah 3 tahun memerintah, Jokowi dan Ma'ruf sudah semestinya berhenti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menggelisahkan publik.

"Sikap kita jelas, 3 tahun kepemimpinan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, kami merasa cukup sudah berbagai kegelisahan ini sudah hadir, cukup sudah Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, cukup sudah Pak Jokowi menghadirkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan," kata Melki kepada Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Melki mengungkapkan, ada 8 isu yang disorot BEM UI dalam evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang semuanya masih dianggap belum berhasil.

Salah satunya, kata Melki, Jokowi gagal melakukan reformasi kepolisian yang menjadi salah satu misi saat maju sebagai calon presiden pada 2014 lalu.

"Salah satu misi Pak Jokowi di dalam Nawacita adalah bagaimana institusi kepolisian dapat menjadi harapan masyarakat dalam mengais keamanan, tapi buktinya justru isntitusi kepolisian malah jadi pihak yang paling berperan dalam hilangnya nyawa-nyawa di Kanjuruhan," ujar Melki.

Ia juga menilai Jokowi gagal menghadirkan pendidikan yang inklusif berkaca dari mahalnya biaya pendidikan tinggi.

Terkait isu pendidikan, BEM UI juga menyoroti kebebasan berpendapat di lingkungan kampus yang seringkali dibatasi.

"Belum lagi soal reforma agraria, belum lagi soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang belum selesai, dan juga bagaimana komtimen Pak Jokowi dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan hukum yang berpihak pada masyarakat," kata Melki.

Melki mengatakan, BEM UI berharap agar dalam sisa waktu pemerintahannya yang tinggal dua tahun, Jokowi mau melihat kegelisahan yang dialami oleh masyarakat.

"Lihatlah berbagai masalah yang sudah kita hadirkan pada publik, lihatlah berbagai masalah yang sudah kita kaji, tuntaskan. Kalau tidak bisa dituntaskan, tuntaskan menterinya," katanya.

Dua kepala lembaga yang mendapatkan nilai terendah 1,0 adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Melki menyatakan, IPK 1,0 yang diberikan kepada Sigit tak terlepas dari kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan eks Kadiv Propam Ferdy Sambo.

"Polisi itu seharusnya memberi harapan masyarakat, kalau masyarakat butuh keamanan, butuh perlindungan, hadirlah kepolisian untuk bisa menghadirkan hal-hal tersebut," kata Melki.

"Nyatanya, yang polisi lakukan di bawah kepemimpinan Pak Listyo Sigit malah kebalikannya, kita dihadirkan dengan fakta ada polisi membunuh polisi, bagaimana kita percaya dengan institusi kepolisian kalau polisi saja membunuh polisi," ujarnya lagi.

Menurut Melki, jika polisi saja bisa membunuh sesama polisi, hal serupa juga bisa dialami warga yang mempunyai tingkat kuasa lebih rendah dan tak memiliki senjata.

Di samping kasus Ferdy Sambo, BEM UI juga menyoroti praktik represif yang kerap ditunjukkan aparat Polri.

Misalnya, dalam Tragedi Kanjuruhan di Malang yang menewaskan 135 orang, serta dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa.

"Bagi kami, kekerasan itu sudah menjadi budaya di institusi kepolisian, bagaimana karakter yang represif sudah menjadi budaya di kepolisian, harus ada pembenahan," kata Melki.

Ia juga menyoroti masih banyaknya aparat polisi yang justru terlibat dalam kejahatan, termasuk peredaran narkotika.

"Jelas IPK 1,0 bahkan menurut kami masih terlalu tinggi, itu hanya merupakan penghargaan kami, itu hanya merupakan rasa respect kami. Menurut kami, Pak Kapolri bahkan harusnya punya nilai yang lebih rendah," ujar Melki.

Nilai rendah juga diberikan kepada Firli Bahuri karena dianggap gagal memberantas korusi di Indonesia.

Sebaliknya, BEM UI menilai, Firli sebagai ketua KPK yang justru menunjukkan perbuatan yang cenderung koruptif. Salah satunya dengan melanggar kode etik.

"Publik pun sudah tahu bagaimana kecenderungan KPK untuk tidak memberantas korupsi tapi malah menggunakan kerja-kerja yang tidak memberantas korupsi, malah terus merajalelakan korupsi," kata Melki.

Faldo mengatakan, BEM UI semestinya tidak hanya sekadar membuat poster dan meme, tetapi juga melahirkan tokoh-tokoh yang mau terjun ke dunia politik praktis.

"BEM UI kayaknya memang jago bikin meme dan poster. Mudah-mudahan juga mampu lebih dari itu, misalnya lahirkan tokoh-tokoh aktivis yang berani masuk ke politik, yang berkiprah di ranah pemerintahan dan parpol," kata Faldo dalam keterangan tertulis, Rabu.

"Politik kita butuh pikiran segar. Nanti, jangan sampai berakhir jadi Badan Eksekutif Meme UI. Negara butuh BEM UI," ujarnya lagi.

Menurut Faldo, isi kritik yang disampaikan BEM UI tak jauh berbeda dengan akun-akun media sosial lain yang antipemerintah.

Akan tetapi, ia menegaskan, kritik dari BEM UI itu sah-sah saja untuk disampaikan sebagai bagian dari demokrasi.

"Tapi, ya bagus-bagus saja. BEM UI akan selalu bisa sampaikan pendapat dengan bebas. Demokrasi kita berjalan baik, tidak ada kekhawatiran," ujar mantan ketua BEM UI itu.

Faldo pun mengklaim, pemerintah juga sering dikata-katai lebih parah dibandingan dengan kritik yang diutarakan oleh BEM UI.

"Jadi ini kami kayak vitamin saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih peduli," kata Faldo.

Diwawancarai terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Sigit Pamungkas mengatakan, BEM UI hendaknya melihat capaian dan hasil kerja pemerintah secara komprehensif, bukan dengan sepotong-potong.

Ia juga menyinggung sejumlah hasil survei yang menunjukkan kinerja pemerintah tidak dalam situasi buruk dan publik percaya pada apa yang dilakukan pemerintah.

"Saya yakin kalau itu dilakukan oleh BEM UI ataupun siapapun akan melihat lebih apresiatif apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kita juga bisa melihat itu," kata Sigit.