Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko Sebut Kemiskinan Ekstrem Menurun

Kompas.com - 20/10/2022, 15:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, angka kemiskinan ekstrem menurun di masa tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko dalam paparan capaian kinerja tiga tahun Kabinet Indonesia Maju di Bina Graha, Jakarta, pada Kamis (20/10/2022).

"Ada perbaikan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Per 22 Maret (2022), angka kemiskinan turun menjadi 9,54 persen atau 26,16 juta orang, dari sebelumnya 9,71 persen," ujar Moeldoko.

"Kemudian, per 21 September (2022), angka kemiskinan ekstrem turun 3,79 dari sebelumnya 4 persen," katanya melanjutkan.

Baca juga: Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Menurut Moeldoko, pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada lagi masyarakat yang sulit makan akibat dampak pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, berbagai upaya perlindungan sosial telah dijalankan dengan masif.

"Perlindungan yang sudah berjalan permanen sudah dilakukan tapi ada additional dilakukan karena dampak covid," ujar Moeldoko.

"Banyak hal yang telah dijalankan pemerintah dalam konteks itu sehingga relatif masyarakat Indonesia tidak ada yang kesulitan dalam sektor makanan," katanya lagi.

Baca juga: Wapres Minta Anggaran Penanganan Kemiskinan Digunakan Lebih Efektif

Lebih lanjut, Moeldoko mengungkapkan, dalam situasi krisis dunia saat ini Indonesia masih memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik, yakni sebesar 5,44 persen pada kuartal kedua 2022.

Kemudian, iflasi indeks harga konsumen pada September 2022 sebesar 5,95 persen.

Namun, inflasi inti masih cukup terjadi di angka 3,04 persen.

"Dibandingkan berbagai negara dunia, Indonesia masih menempati posisi cukup baik. Kondisi-kondisi seperti itu bisa kita lihat saat ini masyarakat cukup optimis menatap masa depan," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 mendatang.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com