Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Pedas BEM UI untuk 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 27/10/2022, 06:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

Melki menyatakan, IPK 1,0 yang diberikan kepada Sigit tak terlepas dari kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan eks Kadiv Propam Ferdy Sambo.

"Polisi itu seharusnya memberi harapan masyarakat, kalau masyarakat butuh keamanan, butuh perlindungan, hadirlah kepolisian untuk bisa menghadirkan hal-hal tersebut," kata Melki.

"Nyatanya, yang polisi lakukan di bawah kepemimpinan Pak Listyo Sigit malah kebalikannya, kita dihadirkan dengan fakta ada polisi membunuh polisi, bagaimana kita percaya dengan institusi kepolisian kalau polisi saja membunuh polisi," ujarnya lagi.

Baca juga: BEM UI Beri IPK 1,0 kepada Kapolri dan Ketua KPK, Ini Alasannya

Menurut Melki, jika polisi saja bisa membunuh sesama polisi, hal serupa juga bisa dialami warga yang mempunyai tingkat kuasa lebih rendah dan tak memiliki senjata.

Di samping kasus Ferdy Sambo, BEM UI juga menyoroti praktik represif yang kerap ditunjukkan aparat Polri.

Misalnya, dalam Tragedi Kanjuruhan di Malang yang menewaskan 135 orang, serta dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa.

"Bagi kami, kekerasan itu sudah menjadi budaya di institusi kepolisian, bagaimana karakter yang represif sudah menjadi budaya di kepolisian, harus ada pembenahan," kata Melki.

Ia juga menyoroti masih banyaknya aparat polisi yang justru terlibat dalam kejahatan, termasuk peredaran narkotika.

"Jelas IPK 1,0 bahkan menurut kami masih terlalu tinggi, itu hanya merupakan penghargaan kami, itu hanya merupakan rasa respect kami. Menurut kami, Pak Kapolri bahkan harusnya punya nilai yang lebih rendah," ujar Melki.

Baca juga: BEM UI Kritik Peran Maruf Amin di Pemerintah: Tidak Lebih dari Pajangan

Nilai rendah juga diberikan kepada Firli Bahuri karena dianggap gagal memberantas korusi di Indonesia.

Sebaliknya, BEM UI menilai, Firli sebagai ketua KPK yang justru menunjukkan perbuatan yang cenderung koruptif. Salah satunya dengan melanggar kode etik.

"Publik pun sudah tahu bagaimana kecenderungan KPK untuk tidak memberantas korupsi tapi malah menggunakan kerja-kerja yang tidak memberantas korupsi, malah terus merajalelakan korupsi," kata Melki.

Respons Istana

Merespons beragam kritik tersebut, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini justru menyindir BEM UI sebagai organisasi yang jago membuat meme dan poster.

Faldo mengatakan, BEM UI semestinya tidak hanya sekadar membuat poster dan meme, tetapi juga melahirkan tokoh-tokoh yang mau terjun ke dunia politik praktis.

"BEM UI kayaknya memang jago bikin meme dan poster. Mudah-mudahan juga mampu lebih dari itu, misalnya lahirkan tokoh-tokoh aktivis yang berani masuk ke politik, yang berkiprah di ranah pemerintahan dan parpol," kata Faldo dalam keterangan tertulis, Rabu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com