Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang “Kompas”: Elektabilitas Prabowo Turun karena Langkah Politiknya Pasif

Kompas.com - 26/10/2022, 23:00 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas Oktober 2022 menunjukkan penurunan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

Berdasarkan survei yang berlangsung 24 September-7 Oktober 2022 itu, Prabowo memiliki elektabilitas 17,6 persen.

Hasil tersebut turun sebesar 7,7 persen, jika dibandingkan survei pada Juni 2022. Kala itu elektabilitas Prabowo berada di angka 25,3 persen dan menempati urutan pertama.

Baca juga: Litbang “Kompas”: Elektabilitas Ridwan Kamil Meningkat karena Didominasi Kelompok Perempuan

Dengan tingkat elektoral saat ini, posisi elektabilitas Prabowo berada di peringkat kedua. Dia tergeser dengan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berada di angka 23,2 persen.

Peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan mengatakan, penurunan elektabilitas mantan Danjen Kopassus itu dipengaruhi oleh dua hal.

Alasan pertama adalah karena langkah politik Prabowo yang dinilai pasif.

“Prabowo Subianto sifatnya pasif, dia yang didatangi, dibandingkan dia yang melakukan tur politik,” ujar Bambang dikutip dari YouTube Harian Kompas, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas Ungkap Potensi PAN Ditinggal Pemilihnya, Ini Respons Zulkifli Hasan

Faktor kedua, deklarasi Prabowo sebagai capres Partai Gerindra dinilai kurang mendapatkan perhatian masyarakat. Sebab, publik menilai pendeklarasian tersebut sebagai urusan internal partai.

“Kalau Prabowo deklarasi, relatif seperti orang memandang itu urusan internal Partai Gerindra, bukan sebuah perayaan publik,” tuturnya.

Adapun jajak pendapat dilakukan dengan wawancara tatap muka yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Suara Prabowo di Jawa Barat Tergerus Ridwan Kamil

Responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error kurang lebih 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com