Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Kerap Dapat Tawaran Gabung Pemerintahan Jokowi, PKS: Siapa yang Jadi Oposisi?

Kompas.com - 24/10/2022, 06:02 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid merespons kabar adanya elite PKS yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta.

Kholid tidak menjawab secara terang mengenai kabar tersebut. Tetapi, Kholid mengakui bahwa PKS membuka komunikasi dengan Jokowi.

"Saya pikir itu perlu diperjelas siapa yang bertemu, kapan, dan sebagainya. Kalau kami dengar memang ada komunikasi ya dan sebenarnya ini harus saya sampaikan," ujar Kholid di Hotel Amaris, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2022).

Kholid menjelaskan, PKS kerap diajak berkomunikasi untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi, baik saat periode pertama maupun kedua.

Baca juga: PKS Yakin Koalisi Nasdem-Demokrat Tak Kandas di Tengah Jalan

Hanya saja, atas nama demokrasi, PKS menolak tawaran tersebut.

Diketahui, saat ini hanya ada dua partai yang berada di luar pemerintahan Jokowi, yakni PKS dan Partai Demokrat.

"Coba bayangkan kalau PKS gabung (ke dalam pemerintahan Jokowi), siapa yang akan jadi kekuatan oposisi?" kata Kholid.

Kholid menekankan bahwa tawaran-tawaran seperti itu kepada PKS memang nyata.

Baca juga: Nasdem Usul Cawapres Anies dari Luas Koalisi, PKS: Tidak Adil Buat Parpol yang Punya Kader Bagus

Ia menyebut pihak Istana yang menyampaikan tawaran kepada PKS agar masuk ke dalam kabinet.

Walau begitu, kata Kholid, PKS tegas menjadi oposisi sampai masa jabatan Jokowi habis di tahun 2024.

"Kami tetap komitmen tetap menjadi oposisi hingga tahun 2024," ujar Kholid.

Kemudian, Kholid mengatakan, tawaran-tawaran untuk bergabung ke pemerintah adalah hal yang biasa.

Baca juga: Cak Imin Harap PKS Gabung Koalisi PKB-Gerindra

Ia menyebut, jika sebuah partai memutuskan memposisikan diri di luar pemerintah, bukan berarti mereka tidak berkomunikasi sama sekali dengan pemerintah yang tengah berkuasa.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa ketika oposisi itu kita tidak membangun komunikasi, itu salah. Kita ini sebagai bangsa itu tidak boleh menutup komunikasi," katanya.

"PKS walaupun kita beroposisi dengan Presiden Jokowi periode pertama dan kedua, kita masih membangun komunikasi. Kan begitu, ini sebagai bangsa. Dan karena itu kami sangat senang sekali Pak Anies Baswedan juga bertemu dengan Pak Jokowi. Itu adab akhlak yang baik," ujar Kholid lagi.

Baca juga: Jawaban PKS Atas Ajakan Koalisi Cak Imin: Kami Lagi Taaruf dengan Nasdem-Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com