Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Polri Cegah Polarisasi Menjelang Tahun Politik

Kompas.com - 14/10/2022, 16:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta supaya Polri bisa bertindak tegas untuk mencegah polarisasi menjelang pemilihan umum 2024 atau tahun politik.

Sigit mengatakan, dalam pengarahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022), Presiden meminta Polri memperkuat soliditas untuk mengawal kebijakan pemerintah dan bekerja sama dengan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan.

Baca juga: Kapolri: Kita Akan Tindak Lanjuti dan Jabarkan Arahan Presiden untuk Semua Personel

"Apalagi kita menghadapi situasi tahun politik dan tentunya bagaimana kita melakuan tindakan tegas terhadap hal-hal yang bisa berdampak terhadap perpecahan, terhadap hal-hal yang bersifat polarisasi, terhadap hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit," ucap Sigit dalam jumpa pers usai menerima pengarahan Presiden Jokowi.

Sigit mengatakan, Polri akan menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi dalam bentuk kebijakan lembaga terkait hal itu.

Selain itu, kata Sigit, Polri menyampaikan terima kasih atas apresiasi dalam mengawal kebijakan pemerintah seperti penanganan Covid-19 hingga penyaluran bantuan sosial.

Baca juga: Soal Isu 8 Kapolda Positif Amphetamine Sebelum Bertemu Jokowi, Istana Tegaskan Tak Lakukan Tes Urine

"Arahan beliau jelas dan tegas, kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang, melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung pengayom, pelayan masyasrakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat," ucap Sigit.

Baca juga: Momen Rombongan Pati-Pamen Polri Naik Bus Sebelum Bertemu Jokowi ke Istana

Sigit mengatakan pengarahan ini dikuti 559 personel polri, termasuk 33 Kapolda, 24 pejabat utama Mabes Polri, dan 490 Kapolres.

Sigit mengakui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri saat ini menurun akibat dampak dari kasus Mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo dan beberapa perkara lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com