Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung "Reshuffle", Sekjen Tegaskan Nasdem Tetap Dukung Pemerintah Hingga Akhir

Kompas.com - 13/10/2022, 15:22 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga selesai masa jabatan pada 2024.

Ini disampaikan Johnny menanggapi pernyataan Jokowi yang menyinggung soal reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) mereka untuk pemilu mendatang.

"Sikap itu yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny kepada Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Beda Sikap PDI-P soal Pencapresan Anies dan Prabowo: Keras ke Nasdem, tapi Kalem ke Gerindra

Johnny mengatakan, reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak preorgatif presiden. Kewenangan itu dijamin oleh konstitusi dan harus selalu dihormati.

Namun, dia yakin bahwa Jokowi akan tetap independen dalam mengambil keputusan, tak terkecuali soal reshuffle.

"Pak Presiden selalu independen dalam mengambil keputusan, tidak dipengaruhi termasuk oleh sahabat-sahabat relawan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Sebelumnya, Jokowi menyinggung soal rencana perombakan kabinet Indonesia Maju. Ini disampaikan presiden menjawab pertanyaan awak media soal rencana reshuffle setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk 2024.

Jokowi menyebut, kemungkinan reshuffle selalu terbuka. Namun, dia tak mengungkapkan kapan, bagaimana dan siapa menteri yang nantinya akan diganti.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Adapun sejumlah relawan Jokowi sebelumnya meminta agar menteri-menteri yang merupakan kader Partai Nasdem diganti menyusul deklarasi capres Anies Baswedan oleh Nasdem.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem,” ujar perwakilan relawan Jokowi, Fredi Moses Ulemlem di kawasan Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem pada Senin (3/10/2022).

Baca juga: Ditanya soal Reshuffle Setelah Nasdem Capreskan Anies, Jokowi: Rencana Selalu Ada

Dia dipilih sebagai satu dari tiga bakal capres yang digadang-gadang partai besutan Surya Paloh itu. Selain Anies, Nasdem semula juga menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu untuk bergabung menjadi kader partainya. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri.

Pinangan Nasdem tersebut langsung diterima Anies. Dia mengaku siap mengemban tugas baru sebagai capres Nasdem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com