Soal Pencapresan Anies, Politisi Nasdem Minta Hasto Tak Campuri Urusan Partai Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Nasdem Bestari Barus meminta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk tak ikut campur urusan partai politik lain.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Hasto soal "biru" yang lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, usai mempunyai calon presiden sendiri.

Bestari pun berang dan menilai bahwa yang ditunjukkan Hasto adalah gaya politik rendahan.

Baca juga: Terus Sindir Nasdem soal Pencapresan Anies, PDI-P Dinilai Tak Dewasa Berpolitik

“Itu merupakan politik rendahan yang sama sekali tidak elegan. Dengan pernyataan ini terlihat kualitas dari Bung Hasto seperti apa,” ujar Bestari dalam keterangannya, Rabu (12/10/2022).

Diketahui, Nasdem telah mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menurut Bestari, Hasto tidak akan melontarkan pernyataan seperti itu, bila memiliki jiwa kenegaraan dan nilai-nilai demokrasi.

Baca juga: Usung Anies di Pilpres, Nasdem Dinilai Tak Seharusnya Disingkirkan dari Koalisi

Ia pun mencium adanya kesan Hasto memang tidak suka dengan Nasdem dan Anies.

Di sisi lain, Bestari menduga Hasto sedang berusaha menutupi lambannya PDI-P dalam mengusung capres.

Menurutnya, PDI-P sebaiknya segera mendeklarasikan capres yang dinilai mampu mengatasi persoalan bangsa ke depan, jika memang khawatir dengan permasalahan bangsa.

"Jangan malah mencampuri capres dan urusan partai lain,” kata Bestari.

"Tapi kalau hari ini kami membuat gelisah PDIP itu bagian demokrasi. Artinya dia yang perlu belajar,” sambungnya.

Baca juga: Pengurus Nasdem Seluruh Indonesia Mulai Pasang Baliho Anies Capres

Sementara itu, Bestari berharap agar jangan ada yang mempertanyakan loyalitas Nasdem kepada pemerintahan Jokowi hingga 2024. Sebab, ia menegaskan, partainya akan berkomitmen dan konsisten untuk terus mendukung dan mengawal Jokowi sampai akhir masa jabatannya.

Komitmen itu, kata Bestari, ditunjukkan Nasdem dengan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal pemerintahan, termasuk ketika Jokowi mendapatkan tekanan dari berbagai pihak terkait kebijakan-kebijakannya.

Contoh yang terakhir adalah posisi Partai Nasdem saat pemerintah ingin menaikkan harga BBM.

Saat itu, Partai Nasdem lah yang pasang badan membela pemerintah. Sementara sejumlah partai koalisi lain justru diam.

Baca juga: Sebut Demokrat-Nasdem-PKS Intens Komunikasi, AHY: Bukan Harus Selalu Digembar-gemborkan