Hasto PDI-P: Di Depok Puluhan Tahun Dipimpin PKS, tetapi Bagaimana Prestasinya?

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menantang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menunjukkan kepala daerah dari PKS yang berprestasi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipasang kader PKS.

Menurut Hasto, sebelum mengkritik pemerintah, PKS semestinya melakukan otokritik karena ia pun mempertanyakan hasil kepemimpinan PKS di Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: PKS Bakal Umumkan Koalisi Sekaligus Capres-Cawapres Akhir 2022

Hasto mengatakan, tak masalah jika PKS dan partai politik lainnya menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Namun, ia mengingatkan bahwa PKS pun mendukung kenaikan harga BBM ketika menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," kata Hasto.

Ia mengatakan, di sektor energi, pemerintahan Joko Widodo berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam, sedangkan pemerintahan SBY justru menyerahkan Blok Cepu ke Exxon Mobil.

Selain itu, kata Hasto, pemerintahan Jokowi membangun sejumlah kilang minyak bumi meski sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Hasto pun mengeklaim banyak pihak di dunia yang mengapresiasi kebijakan Jokowi dalam mengelola perekonomian sehingga membawa Indonesia keluar dari krisis.

Baca juga: Demokrat Sebut Pencalonan Anies Dijegal, Elite PKS: Saya Dengar, tapi Biarkan Saja

Menurut Hasto, semua partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya semua parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," ujar dia.

Dikutip dari situs resmi PKS, anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid menebar puluhan spanduk di Kota Depok dan Kota Bekasi guna mendukung aksi protes masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.

Nur Azizah menilai, alokasi tambahan subsidi energi tahun 2022 tidak sepenuhnya merupakan alokasi murni dan tambahan tahun 2022, tetapi terdapat alokasi kurang bayar tahun 2021 sehingga menyebabkan terjadi akumulasi angka kompensasi energi yang besar.

“Jadi pemerintah sepenuhnya membebankan alokasi biaya kompensasi tahun 2021 dan tambahan 2022 sekaligus pada tahun 2022. Faktor inilah yang menyebabkan tambahan biaya alokasi subsidi energi membengkak dalam APBN 2022," ujar Nur Azizah dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Berubah, Politikus PKS: Ide Bagus, tetapi ...

Menurut dia, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan semakin mendekatkan perekonomian nasional pada kondisi triple horror yang mengkhawatirkan. Akibatnya, akan terjadi efek berantai dalam perekonomian.

Tekanan inflasi tinggi, naiknya harga BBM akan memengaruhi harga bahan baku di tingkat produsen meningkat, sehingga harga jual ke konsumen akan ikut naik. Diperkirakan, angka inflasi akan mencapai 7,0-8,0 persen hingga akhir tahun 2022.