Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Jokowi Cawapres, Demokrat: Kontras dengan Masa Presiden SBY

Kompas.com - 15/09/2022, 16:52 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan ada perbedaan kondisi jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan, tak ada dorongan terus-menerus yang disampaikan orang sekitar SBY untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Tidak ada orang di sekeliling Presiden berusaha mencari muka dengan mendorong Presiden SBY untuk tiga periode, apalagi menjadi cawapres,” kata Andi Mallarangeng pada Kompas.com, Kamis (15/9/2022).

Dalam pandangannya, ada pihak sekitar Jokowi yang sengaja mendorong wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Wacana Prabowo-Jokowi di 2024, Pengamat Anggap Kepanjangan Isu Presiden 3 Periode

Wacana itu terus direproduksi mulai dari tiga periode, dua hingga tiga tahun menambah masa jabatan sampai usulan agar Jokowi maju jadi cawapres dalam Pemilu 2024.

“Yang gawat kalau sampai Presiden Jokowi tergoda,” ujar Andi Mallarangeng.

Ia menilai upaya-upaya itu tidak sesuai dengan semangat reformasi terkait pembatasan kekuasaan.

Upaya terus mendorong Jokowi berada di lingkar kekuasaan pasca tak lagi menjabat sebagai presiden dinilai tak mencerminkan etika kekuasaan.

Baca juga: Wacana Jokowi Cawapres 2024, Pengamat: Ketokohan Politikus Ada Masanya

“Apa tidak cukup berkuasa selama 10 tahun? Apa tidak cukup menjabat sebagai presiden?” ujar Andi Mallarangeng.

“Dengan kekuasaan tertinggi di republik ini, sehingga terus menggondeli kekuasaan sebagai wapres? Apakah ini bukan pertanda kemarukan kekuaaaan?” katanya lagi.

Diketahui, Jokowi disebut bisa mengajukan diri sebagai cawapres pada Pemilu 2024.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menilai tak ada ketentuan yang melarang pencalonan tersebut.

Namun, menurutnya, segala pilihan tetap menjadi keputusan Jokowi sendiri.

Baca juga: Wacana Jokowi Cawapres 2024, Demokrat: Mau Soft Landing seperti SBY atau Langgengkan Kekuasaan?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com