Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri Selamat kepada Liz Truss, Perdana Menteri Inggris yang Baru

Kompas.com - 07/09/2022, 16:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat kepada Liz Truss yang terpilih menjadi Perdana Menteri (PM) Inggris menggantikan Boris Johnson.

Dalam ucapan selamat yang disampaikan lewat akun Twitter resminya, Jokowi berharap kerja sama Indonesia dan Inggris semakin kuat dengan kepemimpinan Truss.

"Mari kita bekerja sama untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Inggris serta perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik," tulis Jokowi, dikutip dari akun Twitter @jokowi, Rabu (7/9/2022).

Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Boris Johnson yang disebutnya sebagai teman baik.

Baca juga: Profil Liz Truss, PM Inggris Baru, Saat Kecil Pernah Perankan Jabatan Itu dalam Sandiwara

"Salam hangat dan terima kasih untuk teman baik saya @BorisJohnson," tulis Jokowi.

Diberitakan, Liz Truss diumumkan menjadi Perdana Menteri Inggris setelah memenangi kontes kepemimpinan internal dari Partai Konservatif yang berkuasa.

Dilansir dari kantor berita AFP, Liz Truss mengalahkan saingannya, Rishi Sunak, dengan 81.326 suara (57 persen) berbanding 60.399 suara (43 persen) dalam pemilihan internal yang diadakan setelah Boris Johnson mundur pada Juli lalu.

Sebelum terpilih menjadi perdana menteri, Liz Truss menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris.

Baca juga: Liz Truss Resmi Terpilih Jadi PM Inggris Gantikan Boris Johnson

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com