Kompas.com - 07/09/2022, 16:23 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) menduga, pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan.

Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta itu mengatakan, ada satu hingga dua orang pimpinan KPK jilid V yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu.

Orang tersebut, kata dia, bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni.

“Ada 1-2 orang pimpinan KPK yang ditengarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu sehingga dapat saja ‘memaksakan’ dirinya atas nama kepentingan politik,” kata BW dalam keterangan tertulisnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Anies Dipanggil KPK, Imbas Politisasi Formula E oleh PDI-P dan PSI?

BW mengatakan, sejak awal, isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut dia, mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E.

Padahal, kata BW, program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta.

Upaya Fraksi PDI-P dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini, menurut dia, tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E.

“Program itu sudah disetujui oleh mayoritas anggota parlemen Pemprov DKI Jakarta,” ujar dia.


Selain persoalan fraksi dua partai merah di DPRD DKI Jakarta dan pimpinan KPK, menurut BW, terdapat cipta kondisi terhadap isu seputar Formula E.

Hal ini terwujud dalam sejumlah demonstrasi berskala kecil di depan Gedung KPK.

“Ada cipta kondisi dengan demo-demo kecil di depan Gedung Merah KPK,” kata dia.

Baca juga: Anggota F-PDIP DPRD DKI Ungkap Laporan Keuangan Formula E Belum Diaudit Hingga Kini

BW mengatakan, saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan Pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat.

Menurut dia, terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh.

BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan.

“Tidak mencari-cari alasan dan memaksakan kehendaknya untuk mentersangkakan Anies?” ujar dia. 

Adapun Bambang mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur Untuk Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta saat mendampingi mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming menghadapi praperadilan.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, pemanggilan Anies Baswedan murni kepentingan hukum.

Baca juga: Firli Bantah Ada Unsur Politis di Balik Pemeriksaan Anies oleh KPK

Ia menyatakan, tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E.

Menurut Firli, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut.

"Tidak ada proses yang ada di KPK di luar prosedur hukum. Itu saya minta itu," ujar Firli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Adapun Anies mendapatkan panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan.

KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

Nasional
Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.