Bambang Widjojanto Bela Anies soal Formula E, Sebut Ada Pimpinan KPK yang Paksakan Kasusnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) menduga, pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan.

Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta itu mengatakan, ada satu hingga dua orang pimpinan KPK jilid V yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu.

Orang tersebut, kata dia, bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni.

“Ada 1-2 orang pimpinan KPK yang ditengarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu sehingga dapat saja ‘memaksakan’ dirinya atas nama kepentingan politik,” kata BW dalam keterangan tertulisnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Anies Dipanggil KPK, Imbas Politisasi Formula E oleh PDI-P dan PSI?

BW mengatakan, sejak awal, isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut dia, mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E.

Padahal, kata BW, program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta.

Upaya Fraksi PDI-P dan PSI di DPRD DKI Jakarta mempolitisasi ini, menurut dia, tidak bisa dilepaskan dari konteks Formula E.

“Program itu sudah disetujui oleh mayoritas anggota parlemen Pemprov DKI Jakarta,” ujar dia.

Selain persoalan fraksi dua partai merah di DPRD DKI Jakarta dan pimpinan KPK, menurut BW, terdapat cipta kondisi terhadap isu seputar Formula E.

Hal ini terwujud dalam sejumlah demonstrasi berskala kecil di depan Gedung KPK.

“Ada cipta kondisi dengan demo-demo kecil di depan Gedung Merah KPK,” kata dia.

Baca juga: Anggota F-PDIP DPRD DKI Ungkap Laporan Keuangan Formula E Belum Diaudit Hingga Kini

BW mengatakan, saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik. Menjelang perhelatan Pemilu 2024, tensi politik semakin mengeras dan menguat.

Menurut dia, terdapat drama, sandera politik, dan potensi political corruption yang akan menimbulkan kegaduhan serta membuat penegakan hukum yang murni dan rapuh.

BW juga mempertanyakan apakah para pimpinan KPK akan tunduk kepada hasil dan kesimpulan penyelidikan.