Demokrat Bakal Gelar Rapimnas 15 September, Kumpulkan Usulan Kader soal Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya bakal menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 15 September 2022.

Ia mengeklaim, rapimnas itu bakal dihadiri perwakilan 3.000 kader Demokrat Tanah Air.

“Nanti Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang akan memimpin dan memberi arahan-arahan dan menerima masukan-masukan nanti dari daerah,” tutur Herzaky ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2022).

“Seperti apa arah ke depan, terutama terkait (Pemilu) 2024,” sambungnya.

Baca juga: Demokrat Tak Lihat Upaya Pemerintah Berhemat Sebelum Naikan Harga BBM

Dia menambahkan, beberapa hal yang bakal dibahas dalam rapimnas itu antara lain, terkait rencana pembentukan koalisi, dan pengusungan calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres).

“Kemudian bagaimana strategi pemenangan menuju 2024, karena kami ingin menang Pilpres, dan kami ingin menang pileg (pemilihan legislatif) dengan Mas AHY sudah sampaikan 3 besar (dengan) 14-15 persen target (suara) kita,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa Rapimnas Partai Demokrat bersifat internal dan tidak akan mengundang partai politik (parpol) lain.

“Tidak ada undangan untuk pihak luar, agenda internal kami,” ujarnya.

Baca juga: Puan Bertemu Surya Paloh, AHY Sebut Komunikasi Demokrat dan Nasdem Masih Intensif

Diketahui, saat ini Partai Demokrat belum membentuk koalisi meski berulang kali mengeklaim tengah menjalin komunikasi intens dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai berlambang mercy itu mesti bekerja sama dengan parpol lain jika ingin mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2024.

Sebab, Partai Demokrat tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) yakni memiliki 20 persen kursi di Parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, Partai Demokrat berada di peringkat ke enam dengan 10,8 juta suara atau 7,77 persen dari total suara sah nasional dan memperoleh 54 kursi DPR RI.