Salin Artikel

Demokrat Bakal Gelar Rapimnas 15 September, Kumpulkan Usulan Kader soal Capres

Ia mengeklaim, rapimnas itu bakal dihadiri perwakilan 3.000 kader Demokrat Tanah Air.

“Nanti Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang akan memimpin dan memberi arahan-arahan dan menerima masukan-masukan nanti dari daerah,” tutur Herzaky ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2022).

“Seperti apa arah ke depan, terutama terkait (Pemilu) 2024,” sambungnya.

Dia menambahkan, beberapa hal yang bakal dibahas dalam rapimnas itu antara lain, terkait rencana pembentukan koalisi, dan pengusungan calon presiden (capres) serta calon wakil presiden (cawapres).

“Kemudian bagaimana strategi pemenangan menuju 2024, karena kami ingin menang Pilpres, dan kami ingin menang pileg (pemilihan legislatif) dengan Mas AHY sudah sampaikan 3 besar (dengan) 14-15 persen target (suara) kita,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa Rapimnas Partai Demokrat bersifat internal dan tidak akan mengundang partai politik (parpol) lain.

“Tidak ada undangan untuk pihak luar, agenda internal kami,” ujarnya.

Diketahui, saat ini Partai Demokrat belum membentuk koalisi meski berulang kali mengeklaim tengah menjalin komunikasi intens dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai berlambang mercy itu mesti bekerja sama dengan parpol lain jika ingin mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2024.

Sebab, Partai Demokrat tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) yakni memiliki 20 persen kursi di Parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, Partai Demokrat berada di peringkat ke enam dengan 10,8 juta suara atau 7,77 persen dari total suara sah nasional dan memperoleh 54 kursi DPR RI.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/15413851/demokrat-bakal-gelar-rapimnas-15-september-kumpulkan-usulan-kader-soal

Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke