Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Komitmen Menangkan Pemilu 2024 Tanpa Kegaduhan Politik Identitas

Kompas.com - 02/09/2022, 18:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Hamka Haq menegaskan bahwa PDI-P berkomitmen untuk menyukseskan Pemilu 2024 tanpa kegaduhan akibat politik identitas.

Adapun hal itu disampaikan dalam Mukernas Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) 2022 bertemakan "Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama", Jumat (2/9/2022) di Sekolah Partai PDI-P Lenteng Agung.

"Rakorbidnas dan Rakornas ini akan merumuskan, akan menuruskan persiapan menghadapi tantangan eksternal dan sekaligus menyusun strategi internal bidang agama dan Bamusi untuk kontribusi memenangkan Pemilu 2024, baik pemilu presiden dan pileg dan pilkada,” kata Hamka.

Baca juga: Politikus PDI-P Usulkan Pembentukan Timsus untuk Investigasi Kasus Mutilasi di Mimika

Menurut Hamka, politik identitas acap kali menjual agama. Hal ini pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2016.

Bahkan, kata dia, hingga saat ini politik identitas masih sering ditemukan.

“Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama Muslim yang berbeda mazhab dengannya," ujar dia. 

"Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, zalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” kata Hamka.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa politik identitas sempat menyasar Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada 2004.

Saat itu, kata dia, muncul larangan memilih pemimpin perempuan yang sebenarnya dalam agama tak mengenal hal tersebut.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Parpol Tinggalkan Kampanye Politik Identitas

Untuk mencegah politik identitas kembali terjadi, Hamka menuturkan bahwa PDI-P bakal merumuskan strategi, langkah-langkah untuk meredam tantangan tersebut.

“Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untik turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” urai Hamka.

Sementara itu, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang juga hadir dalam acara itu berpandangan bahwa Rakornas dan Mukernas Bamusi ini penting.

Sebab, pada era demokrasi yang kapitalistik, banyak yang menggunakan berbagai cara untuk menang, termasuk menggunakan politik agama.

“Bagi PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecendrungannya mereka tidak punya prestasi,” ujar Hasto.

Dia mengatakan, mereka yang menggunakan politik identitas biasanya orang yang tak kompeten.

“Orang-orang yang memang tidak punya suatu narasi yang memberikan inspirasi bagi seluruh warga bangsa di dalam mendorong setiap kemajuan,” kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com