Jelang Pemilu 2024, Polri Akan Bentuk Satgas dan Aktifkan Patroli Siber Cegah Konflik Politik Identitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) guna mengantisipasi terjadinya konflik terkait politik identitas dan polarisasi politik jelang pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, pihaknya bersama stakeholder terkait akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk melakukan sosialisasi agar pemilu berjalan aman dan lancar.

"Untuk mencegah politik identitas dan provokasi maka Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas-satgas untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama dan menjaga persatuan," kata Dedi kepada wartawan, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Sepanjang 2020, Patroli Siber Polri Tindak 4.464 Akun Medsos

Sebagai informasi, politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok dengan menggunakan etnis, suku, budaya, agama atau identitas yang sama untuk mempromosikan kepentingan dan mendapatkan tujuan tertentu.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini juga mengatakan, pihaknya akan terus melakukan patroli siber.

Hal ini, dilakukan guna mengantisipasi dan mengingatkan jika ada pihak yang menyebarkan konten negatif.

"Terus mengaktifkan patroli siber bersama untuk memberikan peringatkan kepada orang menyebar konten-konten provokatif dan lain-lain," tuturnya.

Polri bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan para penggiat media sosial juga akan melakukan untuk sosialisasi dan melakukan kampanye terkait moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebhinekaan.

Baca juga: Waketum PKB Klaim Koalisi dengan PKS Bakal Hilangkan Politik Identitas

Selanjutnya, Dedi menambahkan, pihaknya akan membentuk forum group discussion (FGD) yang juga melibatkan elemen masyarakat guna melakukan sosialisasi tersebut.

"Gakkum (penegakan hukum) merupakan ultimum remedium (upaya terakhir) agar kasus-kasus hoaks, hate speech (ujaran kebencian), dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif," ujarnya.

Adapun Polri akan melakukan pengawalan dan mempersiapkan pengamanan pemilu serentak tahun 2024 dengan membentuk operasi khusus guna mengamankan penyelanggaraan pemilu serentak 2024.

"Nantinya Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polres jajaran," kata Dedi saat dihubungi, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Jokowi: Politik Identitas dan SARA, Saya Harap Tak Terjadi pada Pemilu 2024

Menurut Dedi, koordinasi itu juga akan dilakukan bersama unsur TNI, KPU, Bawaslu, serta pemerintah daerah.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi KPU, setiap tahapan pemilu akan memiliki potensi gangguan kemananan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berbeda-beda.

"Tentu Polri akan merencanakan dan mempersiapakan anggaran, personel, sarana prasarana, cara bertindak untuk mengantisipasi potensi gangguan-gangguan tersebut agar seluruh pentahapan pemilu 2024 baik pilpres, pileg, dan pilkada dapat berjalan dengan aman, lancar, demokratis dan tetap memperhatikan prokes (protokol kesehatan) Covid-19," ujarnya.