PDI-P Komitmen Menangkan Pemilu 2024 Tanpa Kegaduhan Politik Identitas

Adapun hal itu disampaikan dalam Mukernas Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) 2022 bertemakan "Moderasi Beragama Perkuat Persatuan Bangsa Sub Tema: Sukses Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama", Jumat (2/9/2022) di Sekolah Partai PDI-P Lenteng Agung.

"Rakorbidnas dan Rakornas ini akan merumuskan, akan menuruskan persiapan menghadapi tantangan eksternal dan sekaligus menyusun strategi internal bidang agama dan Bamusi untuk kontribusi memenangkan Pemilu 2024, baik pemilu presiden dan pileg dan pilkada,” kata Hamka.

Menurut Hamka, politik identitas acap kali menjual agama. Hal ini pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2016.

Bahkan, kata dia, hingga saat ini politik identitas masih sering ditemukan.

“Suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama Muslim yang berbeda mazhab dengannya," ujar dia. 

"Lebih dari itu, selalu mempropagandakan bahwa negara Pancasila adalah negara thogut, zalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah,” kata Hamka.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa politik identitas sempat menyasar Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada 2004.

Saat itu, kata dia, muncul larangan memilih pemimpin perempuan yang sebenarnya dalam agama tak mengenal hal tersebut.

Untuk mencegah politik identitas kembali terjadi, Hamka menuturkan bahwa PDI-P bakal merumuskan strategi, langkah-langkah untuk meredam tantangan tersebut.

“Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untik turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang,” urai Hamka.

Sementara itu, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang juga hadir dalam acara itu berpandangan bahwa Rakornas dan Mukernas Bamusi ini penting.

Sebab, pada era demokrasi yang kapitalistik, banyak yang menggunakan berbagai cara untuk menang, termasuk menggunakan politik agama.

“Bagi PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecendrungannya mereka tidak punya prestasi,” ujar Hasto.

Dia mengatakan, mereka yang menggunakan politik identitas biasanya orang yang tak kompeten.

“Orang-orang yang memang tidak punya suatu narasi yang memberikan inspirasi bagi seluruh warga bangsa di dalam mendorong setiap kemajuan,” kata Hasto.