Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Minta Hasil Musra Bandung Diumumkan Apa Adanya

Kompas.com - 31/08/2022, 22:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) I Andi Gani Nena Wea mengatakan, Presiden Joko Widodo memberi izin agar hasil Musra dipublikasikan apa adanya.

"Apakah sudah diizinkan presiden untuk diumumkan? Sudah diizinkan. Presiden bilang agar disampaikan apa adanya saja dari Musra," ujar Andi Gani saat memaparkan hasil Musra di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).

Bahkan, lanjut dia, saking apa adanya nama-nama panita musra yang dicalonkan sebagai kandidat calon presiden (capres) pun disampaikan kepada presiden.

Baca juga: Peta Jalan Jokowi Mengusung Capres Pengganti...

Adapun Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres di Pilpres 2024.

Musra I yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada Minggu (31/8/2022) dihadiri sekitar 12.000 orang.

Saat itu dilakukan pula e-voting untuk menjaring nama-nama kandidat capres-cawapres pilihan rakyat.

E-voting diikuti oleh 5.721 orang yang hadir. Panitia Musra menyebutkan, tidak semua yang hadir di Musra bisa melakukan e-voting karena persoalan penggunaan smartphone.

Dari hasil e-voting yang diikuti 5.721 responden yang hadir di Musra I, Joko Widodo menjadi capres yang paling diinginkan.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu soal Pemilu Dampak DOB Papua

Sebanyak 1.704 orang atau 29,79 persen memilih Jokowi sebagai capres harapan rakyat.

Di posisi kedua, ada Sandiaga Uno yang mendapat 986 suara atau sekitar 16,92 persen.

Kemudian, di posisi ketiga, ada Ganjar Pranowo yang meraih 921 suara atau 16,10 persen.

"Jadi tipis sekali antara Mas Ganjar dan Sandiaga. Jika diperbandingkan, dukungan kepada Sandiaga Uno signifikan, mengalahkan Prabowo Subianto," jelas Andi Gani.

Adapun Prabowo Subianto berada di posisi keempat dengan mendapatkan 635 suara atau 11,10 persen.

Di posisi kelima, ada Anies Baswedan yang meraih 516 suara atau 9,02 persen. Kemudian, di posisi keenam ada Ridwan Kamil yang meraih 296 suara atau 5,17 persen.

Baca juga: Mendagri Sebut Perppu Tepat untuk Merevisi UU Pemilu karena Terbatasnya Waktu

Setelahnya, ada Puan Maharani yang meraih 238 suara atau 4,16 persen. Lalu ada Dedy Mulyadi yang meraih 164 suara atau 2,87 persen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com