Jokowi Disebut Minta Hasil Musra Bandung Diumumkan Apa Adanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) I Andi Gani Nena Wea mengatakan, Presiden Joko Widodo memberi izin agar hasil Musra dipublikasikan apa adanya.

"Apakah sudah diizinkan presiden untuk diumumkan? Sudah diizinkan. Presiden bilang agar disampaikan apa adanya saja dari Musra," ujar Andi Gani saat memaparkan hasil Musra di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).

Bahkan, lanjut dia, saking apa adanya nama-nama panita musra yang dicalonkan sebagai kandidat calon presiden (capres) pun disampaikan kepada presiden.

Baca juga: Peta Jalan Jokowi Mengusung Capres Pengganti...

Adapun Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres di Pilpres 2024.

Musra I yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada Minggu (31/8/2022) dihadiri sekitar 12.000 orang.

Saat itu dilakukan pula e-voting untuk menjaring nama-nama kandidat capres-cawapres pilihan rakyat.

E-voting diikuti oleh 5.721 orang yang hadir. Panitia Musra menyebutkan, tidak semua yang hadir di Musra bisa melakukan e-voting karena persoalan penggunaan smartphone.

Dari hasil e-voting yang diikuti 5.721 responden yang hadir di Musra I, Joko Widodo menjadi capres yang paling diinginkan.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu soal Pemilu Dampak DOB Papua

Sebanyak 1.704 orang atau 29,79 persen memilih Jokowi sebagai capres harapan rakyat.

Di posisi kedua, ada Sandiaga Uno yang mendapat 986 suara atau sekitar 16,92 persen.

Kemudian, di posisi ketiga, ada Ganjar Pranowo yang meraih 921 suara atau 16,10 persen.

"Jadi tipis sekali antara Mas Ganjar dan Sandiaga. Jika diperbandingkan, dukungan kepada Sandiaga Uno signifikan, mengalahkan Prabowo Subianto," jelas Andi Gani.

Adapun Prabowo Subianto berada di posisi keempat dengan mendapatkan 635 suara atau 11,10 persen.

Di posisi kelima, ada Anies Baswedan yang meraih 516 suara atau 9,02 persen. Kemudian, di posisi keenam ada Ridwan Kamil yang meraih 296 suara atau 5,17 persen.

Baca juga: Mendagri Sebut Perppu Tepat untuk Merevisi UU Pemilu karena Terbatasnya Waktu

Setelahnya, ada Puan Maharani yang meraih 238 suara atau 4,16 persen. Lalu ada Dedy Mulyadi yang meraih 164 suara atau 2,87 persen.

Kemudian ada Moeldoko yang meraih 147 suara atau 2,57 persen.

Selanjutnya ada Andika Perkasa yang meraih 81 suara atau 1,47 persen. Terakhir, calon-calon lainnya mendapat 51 suara atau 0,89 persen.

Lebih lanjut Andi Gani mengungkapkan, hasil dukungan suara untuk kandidat calon wakil presiden (cawapres) tidak terlalu mengejutkan.

Hanya saja ada nama-nama yang menjadi kuda hitam, yakni Airlangga Hartarto dan Arsjad Rasjid.

Adapun berdasarkan hasil e-voting dari 5.721 peserta Musra I, Ridwan Kamil menjadi cawapres paling diinginkan.

"Pak Ridwan Kamil meraih 2.225 suara atau 38,8 persen. Kemudian Airlangga Hartarto di posisi kedua dengan 758 suara atau 13,25 persen," ujar Andi Gani.

Baca juga: Mendagri Sebut Perppu Tepat untuk Merevisi UU Pemilu karena Terbatasnya Waktu

Di posisi ketiga, ada Erick Thohir yang meraih 733 suara atau 12,81 persen. Selanjutnya ada Arsjad Rasjid dengan 591 suara atau 10,33 persen.

Di posisi kelima, ada Puan Maharani yang meraih 543 suara atau 9,49 persen. Selanjutnya, ada Anies Baswedan yang didukung 279 suara atau 4,88 persen.

Kemudian ada Sandiaga Uno yang didukung 232 suara atau 4,06 persen. Di posisi kedelapan ada Ganjar Pranowo yang meraih dukungan 158 suara atau 2,76 persen.

Kemudian ada Moeldoko yang didukung 88 suara atau 1,54 persen. Lalu ada Dedi Mulyadi dengan 43 suara atau 0,75 persen.

Selanjutnya ada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meraih 39 suara atau 0,58 persen. Terakhir, cawapres-cawapres lain meraih 32 suara atau 0,56 persen.

Andi Gani menambahkan, selain nama-nama di atas ada pula Mahfud MD dan Tri Rismaharani yang dipilih oleh peserta Musra.

Baca juga: DPR, Pemerintah, dan KPU Sepakat Revisi UU Pemilu Lewat Perppu, Imbas DOB Papua

Peserta Musra I terdiri dari buruh, petani, nelayan, masyarakat umum, kalangan pesantren hingga penyandang disabilitas.

"Jadi ini bukan musyawarah relawan atau Musrel ya, benar-benar musyawarah rakyat," tambahnya.