Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan KPU Usul Pilkada 2024 Dimajukan 2 Bulan, Terkait Stabilitas Politik Usai Pilpres

Kompas.com - 27/08/2022, 19:21 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyampaikan alasan terkait usulannya memajukan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Mulanya Pilkada dijadwalkan berlangsung 27 November 2024. Namun ia menyampaikan masukan agar kontestasi elektoral daerah itu dipindah ke September 2024.

“Misalnya presiden pemilu ini kan dilantik 20 Oktober 2024. Coblosannya (Pilkada) November, dari sekitar sebulan presiden ganti ada Pilkada,” papar Hasyim ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

Baca juga: Alasan KPU Usul Pilkada 2024 Maju Dua Bulan

“Kira-kira kabinetnya sudah terbentuk atau belum? Kalau perdebatan soal (hasil Pilpres) itu belum selesai, berarti stabilitas politiknya juga belum menentu,” tutur dia.

Ia menjelaskan, kondisi itu berbeda jika Pilkada digelar pada September. Artinya, saat Pilkada digelar pemerintahan belum berganti tangan.

Hasyim menilai hal itu lebih menguntungkan karena stabilitas politik relatif aman.

“Presidennya masih yang ini, kabinetnya masih utuh yang ini, kira-kira kan begitu. Mau pilih yang mana, yang stabil atau tidak stabil? Kalau saya pilih yang stabil,” jelasnya.

Di sisi lain, Hasyim berpandangan Pilkada Serentak pada September 2024 juga berpengaruh pada kandidat calon legislatif (caleg) dari partai politik (parpol).

Pasalnya, caleg tak perlu mengundurkan diri jika ingin mengikuti kontestasi Pilkada setelah terpilih sebagai anggota Parlemen.

“Kira-kira bagi caleg menguntungkan yang mana? Bagi partai menguntungkan yang mana? gitu kan. KPU kan melayani peserta pemillu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta pemilu,” tandasnya.

Dikutip dari Kompas.id, KPU dinilai tak konsisten jika ingin memajukan jadwal penyelenggaraan Pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa menyampaikan mulanya Pilpres rencananya bakal digelar Mei 2024.

Rencana itu batal karena dinilai terlalu dekat dengan penyelenggaraan Pilkada di bulan Oktober 2024.

Baca juga: KPU Sebut Sudah Sampaikan Usul Pilkada 2024 Dimajukan ke Jokowi

Saan mengatakan beban KPU bakal semakin berat jika Pilkada digelar September 2024, karena harus menyelesaikan berbagai tahapan lain, seperti permohonan perselisihan hasil pemilu.

“Jadi menurut saya lebih baik konsentrasi dulu saja dengan tahapan pemilu yang saat ini dijalankan daripada mewacanakan hal yang malah menimbulkan persoalan baru,” katanya.

Sebelumnya usulan untuk mengganti jadwal penyelenggaraan Pilkada disampaikan Hasyim saat menghadiri diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (25/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com