Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan KPU Usul Pilkada 2024 Maju Dua Bulan

Kompas.com - 26/08/2022, 09:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengusulkan agar Pilkada Serentak 2024, baik di level kota, kabupaten, maupun provinsi dimajukan ke bulan September.

Hasyim mengemukakan sejumlah alasan usul ini perlu dipertimbangkan meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan agar Pilkada 2024 digelar pada bulan November (Pasal 201).

Demi pelantikan serentak di 2024

Hasyim menuturkan bahwa majunya jadwal ini sebagai bagian dari upaya mencapai keserentakan pelantikan kepala daerah pada Desember 2024.

Baca juga: Eks Koruptor Bisa Jadi Caleg pada Pemilu 2024

Di samping itu, keserentakan ini dalam hal terbentuknya pemerintah daerah dan legislatif daerah di tahun yang sama.

“Selama ini, pilkada serentak itu yang tercapai baru keserentakan pencoblosan, keserentakan pelantikan belum," kata Hasyim dalam diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (25/8/2022).

"Padahal dalam UU PIlkada ada, keserentakannya adalah bersama-sama dengan pelantikan pejabat yang masa jabatannya paling akhir,” ujar dia.

Menurut dia, pemungutan suara yang baru digelar November 2024 terlalu dekat dengan rencana pelantikan pada Desember 2024, mengingat selalu ada kemungkinan digelarnya pemungutan dan penghitungan suara ulang hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena mungkin orang (calon) akan menggugat ke MK. (Kalau) MK membuat putusan pemungutan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, untuk mencapai keserentakan pelantikan agak berat,” ucap dia.

Baca juga: KPU Sebut Sudah Sampaikan Usul Pilkada 2024 Dimajukan ke Jokowi

Dimajukannya jadwal pemungutan suara ke September 2024 dinilai memberikan ruang gerak yang leluasa apabila terjadi peselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pilkada Serentak.

“Kira-kira pilkada kabupaten/kota sudah ada hasil (PHPU) dalam 7 hari. Pilgub, sekitar 14 hari. Kalau ada pemungutan suara (ulang), perhitungan suara (ulang), kita masih bisa mengejar pelantikan pada Desember 2024,” ujar Hasyim.

Alasan stabilitas nasional

Kesepakatan informal antara KPU, pemerintah, dan DPR RI pada 24 Januari lalu memang menyetujui Pilkada 2024 diselenggarakan 27 November 2024.

Namun, Hasyim mengaku telah mendiskusikan usul pemajuan Pilkada 2024 ke Presiden RI Joko Widodo.

“Kami pada saat audiensi dengan presiden berbincang soal ini. Kira-kira, kemungkinan yang paling rasional atau memungkinkan, the most possible, kita akan ajukan supaya pencoblosannya September,” ujar Hasyim.

Pilkada yang digelar pada September 2024 juga dianggap lebih menjamin stabilitas nasional, khususnya dalam hal keamanan, ketimbang pilkada yang digelar November 2024.

Baca juga: Tak Berminat Ikut Pilkada DKI, Airin Ingin Jadi Caleg Dapil Tangerang Raya pada Pemilu 2024

Sebab, pada Oktober 2024, akan terjadi suksesi kepemimpinan nasional di mana Jokowi akan lengser dari kursi presiden, digantikan dengan presiden baru hasil Pemilu 2024 pada bulan Februari.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Harun Masiku, Wakil Ketua KPK Ingatkan Penyidik Tak Ikuti Arahan Eksternal: Kalau Ketahuan Saya Pecat!

Soal Harun Masiku, Wakil Ketua KPK Ingatkan Penyidik Tak Ikuti Arahan Eksternal: Kalau Ketahuan Saya Pecat!

Nasional
Ulang Tahun Ke-63, Jokowi dan PM Malaysia Saling Berbalas Pesan di Medsos

Ulang Tahun Ke-63, Jokowi dan PM Malaysia Saling Berbalas Pesan di Medsos

Nasional
Kadiv Propam Ancam Pecat Polisi yang Terlibat Judi Online

Kadiv Propam Ancam Pecat Polisi yang Terlibat Judi Online

Nasional
PKS Mengaku Ditawari KIM Kursi Bacawagub DKI, Gelora: Belum Dibahas Sama Sekali

PKS Mengaku Ditawari KIM Kursi Bacawagub DKI, Gelora: Belum Dibahas Sama Sekali

Nasional
Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Nasional
Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Nasional
Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

Nasional
Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Nasional
Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Nasional
Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Nasional
IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com