Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Hendak Lecut Kerja Menterinya Jelang Pemilu 2024 dengan Gulirkan Wacana "Reshuffle"

Kompas.com - 20/08/2022, 17:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, pernyataan Presiden Joko Widodo soal peluang reshuffle kabinet masih terbuka sedianya bermaksud untuk melecut kinerja para menterinya.

Apalagi, tahun politik sudah semakin dekat. Besar kemungkinan sejumlah menteri yang berlatar belakang partai bersiap-siap menyambut gelaran Pemilu 2024.

"Sebagai pelecut saja agar kabinet itu, menteri-menteri Jokowi itu bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat dan negara," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

"Karena kalau tidak diancam seperti itu, tidak dilecut dengan pernyataan seperti itu, biasanya akan santai, akan leha-leha. Mereka akan bekerja untuk kepentingannya masing-masing, terutama untuk persoalan Pemilu 2024 nanti," tuturnya.

Baca juga: PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet pada 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

Ujang menilai, kecil kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle dengan mengganti menterinya dalam waktu dekat.

Jika pun ada perubahan, menurut dia, presiden hanya akan menunjuk seseorang untuk mengisi kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang masih kosong sepeninggal Tjahjo Kumolo.

Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat kini, Ujang berpendapat, rawan untuk mengganti posisi menteri.

Misalnya, belakangan ramai isu soal kenaikan harga BBM. Situasi ini kemungkinan besar menimbulkan konflik sosial dan protes masyarakat.

Jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, diprediksi hawa politik akan semakin panas.

"Jadi saya melihat soal reshuffle itu hanya mengganti almarhum Tjahjo Kumolo saja, tidak akan merembet mengganti menteri-menteri yang lain," ucap Ujang.

Baca juga: Jokowi: Reshuffle Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Ujang mengatakan, Jokowi juga butuh menjaga stabilitas pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.

Mengganti menteri di kabinet, utamanya yang berasal dari partai politik, rawan memicu konflik antarelite politik dan partai.

"Oleh karena itu, saya melihat, untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara dan stabilitas pemerintahan, kelihatannya opsi untuk reshuffle itu sangat kecil," kata dia.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini Presiden Jokowi menyebut bahwa reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju mungkin dilakukan kembali. Sebabnya, perubahan kondisi dunia serba mendadak akhir-akhir ini.

Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari para menterinya.

"Masih (memungkinkan reshuffle). Sekarang ini setiap hari bisa terjadi perubahan mendadak situasi dunia. Kita juga membutuhkan kecepatan waktu, ketepatan membuat policy, sehingga kemungkinan reshuffle," kata Jokowi dalam sesi wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022, sebagaimana dilansir Kompas.id, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan Reshuffle

Sementara, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, reshuffle memang sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat ini.

Terlebih saat ini masih ada pos menteri yang masih kosong, yakni jabatan Menpan-RB.

"Semuanya sangat memungkinkan. Apalagi, masih ada pos menteri yang masih kosong hingga hari ini. Ya pasti, akan diisi. Pasti ada reshuffle," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Jumat (19/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com