Jokowi Dinilai Hendak Lecut Kerja Menterinya Jelang Pemilu 2024 dengan Gulirkan Wacana "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, pernyataan Presiden Joko Widodo soal peluang reshuffle kabinet masih terbuka sedianya bermaksud untuk melecut kinerja para menterinya.

Apalagi, tahun politik sudah semakin dekat. Besar kemungkinan sejumlah menteri yang berlatar belakang partai bersiap-siap menyambut gelaran Pemilu 2024.

"Sebagai pelecut saja agar kabinet itu, menteri-menteri Jokowi itu bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat dan negara," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

"Karena kalau tidak diancam seperti itu, tidak dilecut dengan pernyataan seperti itu, biasanya akan santai, akan leha-leha. Mereka akan bekerja untuk kepentingannya masing-masing, terutama untuk persoalan Pemilu 2024 nanti," tuturnya.

Ujang menilai, kecil kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle dengan mengganti menterinya dalam waktu dekat.

Jika pun ada perubahan, menurut dia, presiden hanya akan menunjuk seseorang untuk mengisi kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang masih kosong sepeninggal Tjahjo Kumolo.

Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat kini, Ujang berpendapat, rawan untuk mengganti posisi menteri.

Misalnya, belakangan ramai isu soal kenaikan harga BBM. Situasi ini kemungkinan besar menimbulkan konflik sosial dan protes masyarakat.

Jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, diprediksi hawa politik akan semakin panas.

"Jadi saya melihat soal reshuffle itu hanya mengganti almarhum Tjahjo Kumolo saja, tidak akan merembet mengganti menteri-menteri yang lain," ucap Ujang.

Ujang mengatakan, Jokowi juga butuh menjaga stabilitas pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.

Mengganti menteri di kabinet, utamanya yang berasal dari partai politik, rawan memicu konflik antarelite politik dan partai.

"Oleh karena itu, saya melihat, untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara dan stabilitas pemerintahan, kelihatannya opsi untuk reshuffle itu sangat kecil," kata dia.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini Presiden Jokowi menyebut bahwa reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju mungkin dilakukan kembali. Sebabnya, perubahan kondisi dunia serba mendadak akhir-akhir ini.

Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari para menterinya.

"Masih (memungkinkan reshuffle). Sekarang ini setiap hari bisa terjadi perubahan mendadak situasi dunia. Kita juga membutuhkan kecepatan waktu, ketepatan membuat policy, sehingga kemungkinan reshuffle," kata Jokowi dalam sesi wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022, sebagaimana dilansir Kompas.id, Kamis (18/8/2022).

Sementara, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, reshuffle memang sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat ini.

Terlebih saat ini masih ada pos menteri yang masih kosong, yakni jabatan Menpan-RB.

"Semuanya sangat memungkinkan. Apalagi, masih ada pos menteri yang masih kosong hingga hari ini. Ya pasti, akan diisi. Pasti ada reshuffle," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Jumat (19/8/2022).