Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Jokowi Jangan "Reshuffle" Lagi, Paloh: Kurang Berbobot Namanya

Kompas.com - 24/06/2022, 16:49 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melakukan reshuffle atau perombakan kabinet lagi.

Dia menyayangkan pemerintah jika terlalu sering melakukan reshuffle.

"Ya sayanglah kalau kita sering-sering reshuffle. Itu kan sayang. Kurang berbobot namanya," ujar Paloh dalam program Satu Meja, seperti dilihat melalui siaran YouTube Kompas TV, Jumat (24/6/2022).

Paloh menilai, tingkat kewibawaan pemerintahan jadi terganggu jika reshuffle terlalu sering dilakukan.

Baca juga: Surya Paloh Tak Ingin Hubungan Nasdem dan PDI-P Renggang karena Ganjar Pranowo

"Itu automatically. Jadi saya pikir ini masih batas apa yang sudah dicapai Pak Jokowi, ya inilah dia dengan segala kurang lebihnya. Saya pikir lebih banyak lebihnya," tuturnya.

Kemudian, Paloh menegaskan, tidak ada persoalan serius yang dibahas oleh Jokowi dengan para ketum parpol sebelum reshuffle dilakukan pada Rabu (15/6/2022).

Dia menyebut semua pembicaraan dalam pertemuan itu hanya obrolan ringan.

Meski demikian, Paloh tidak menampik bahwa ada diskusi menarik yang terjadi antara ketum parpol dan Jokowi saat itu.

"Tapi, ada hal yang menarik adalah ketika Presiden Jokowi mengingatkan kepada kita semua, para ketum partai, bahwa ada semacam warning dari IMF dan World Bank, beberapa minggu lalu, bahwasanya ada sedikitnya 40-60 negara bakal jadi negara gagal. Failed state," terang Paloh.

Baca juga: Paloh Sebut Nasdem Belum Bergerak Jajaki Koalisi dengan PDI-P

"Ini tentu menjadi concern bagi kita semua. Kita bersyukur Indonesia tidak termasuk ke 40 ataupun 60 (negara yang berpotensi gagal)," sambungnya.

Lebih jauh, Paloh mengaku memberi masukan kepada Jokowi saat itu.

Dia mengatakan kepada Jokowi bahwa Indonesia harus bersyukur karena tidak masuk ke dalam daftar negara yang berpotensi gagal.

"Tapi untuk agar kita tidak termasuk ke arah salah satu daftar dari nama-nama list negara yang gagal itu, satu hal yang tak bisa ditawar-tawar, sejak saat ini juga kita harus mampu memperkuat kemampuan yang ada. Kita sebagai suatu bangsa untuk memperkuat yang namanya stabilitas nasional. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena ancaman resesi itu jelas ada," kata Paloh.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Nasdem Bisa Saja Koalisi dengan PKS-Demokrat, Jadi Ada 3 Capres 2024

Paloh menjelaskan, puluhan negara yang gagal menunjukkan betapa kacaunya tatanan kehidupan bangsa tersebut.

Maka dari itu, kata Paloh, masyarakat harus membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional.

"Tidak ada salahnya juga agar institusi partai politik mengambil peran proaktif untuk menggambarkan kepada konstituennya, masyarakat, ada ancaman seperti ini," imbuhnya.

Diketahui, Jokowi melakukan reshuffle pada Rabu (15/6/2022) silam. Saat itu, Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com