JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan, pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/8/2022) kemarin, tidak membahas wacana perombakan atau reshuffle kabinet.
Johnny menegaskan, reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Reshuffle kabinet sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com.
Baca juga: Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?
Johnny mengatakan, dalam pertemuan selama sekitar dua jam tersebut, Paloh dan Jokowi berdiskusi mengenai penyelenggaraan negara di tengah situasi global.
Ia melanjutkan, kedua tokoh itu juga lebih mengutamakan pembicaraan terkait kehidupan kebangsaan dan strategi menjaga konsolidasi demokrasi yang lebih matang dan sehat.
"Itu yang menjadi porsi tokoh-tokoh nasional, sedangkan masalah portofolio kabinet menjadi domain Presiden yang dari waktu ke waktu selalu dihormati oleh pimpinan Nasdem," ujar Johnny.
Baca juga: Pintu Reshuffle Kabinet Jokowi Masih Terbuka
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menerima Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat sore kemarin.
Paloh terpantau tiba di Istana sekitar pukul 16.30 WIB dan keluar dari Istana sekitar pukul 18.00 WIB.
Paloh tidak memberikan pernyataan apapun saat meninggalkan Istana.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pun mengaku tidak memantau agenda tersebut.
"Tidak monitor," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com.
Baca juga: Surya Paloh: PDI-P Partai Besar, Bisa Usung Calon Presiden Tanpa Nasdem
Adapun Jokowi sebelumnya mengakui bahwa peluang terjadinya reshuffle masih terbuka berkaca dari perubahan situasi global yang memerlukan kebijakan cepat dan tepat dari para pembantunya di kabinet.
"Masih (memungkinkan reshuffle). Sekarang ini setiap hari bisa terjadi perubahan mendadak situasi dunia. Kita juga membutuhkan kecepatan waktu, ketepatan membuat policy, sehingga kemungkinan reshuffle," ujar Jokowi dalam sesi wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022, sebagaimana dilansir Kompas.id, Kamis (18/8/2022).
Baca juga: Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah
Jokowi menegaskan, apabila ke depannya diperlukan reshuffle untuk kepentingan lebih baik maka akan dilakukan.
"Kalau diperlukan untuk kepentingan lebih baik, ya dilakukan. Meskipun tinggal sehari, kalau diperlukan, ya dilakukan," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.