Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan "Reshuffle"

Kompas.com - 20/08/2022, 09:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan, pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/8/2022) kemarin, tidak membahas wacana perombakan atau reshuffle kabinet.

Johnny menegaskan, reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Reshuffle kabinet sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Johnny mengatakan, dalam pertemuan selama sekitar dua jam tersebut, Paloh dan Jokowi berdiskusi mengenai penyelenggaraan negara di tengah situasi global.

Ia melanjutkan, kedua tokoh itu juga lebih mengutamakan pembicaraan terkait kehidupan kebangsaan dan strategi menjaga konsolidasi demokrasi yang lebih matang dan sehat.

"Itu yang menjadi porsi tokoh-tokoh nasional, sedangkan masalah portofolio kabinet menjadi domain Presiden yang dari waktu ke waktu selalu dihormati oleh pimpinan Nasdem," ujar Johnny.

Baca juga: Pintu Reshuffle Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menerima Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat sore kemarin.

Paloh terpantau tiba di Istana sekitar pukul 16.30 WIB dan keluar dari Istana sekitar pukul 18.00 WIB.

Paloh tidak memberikan pernyataan apapun saat meninggalkan Istana.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pun mengaku tidak memantau agenda tersebut.

"Tidak monitor," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com.

Baca juga: Surya Paloh: PDI-P Partai Besar, Bisa Usung Calon Presiden Tanpa Nasdem

Adapun Jokowi sebelumnya mengakui bahwa peluang terjadinya reshuffle masih terbuka berkaca dari perubahan situasi global yang memerlukan kebijakan cepat dan tepat dari para pembantunya di kabinet.

"Masih (memungkinkan reshuffle). Sekarang ini setiap hari bisa terjadi perubahan mendadak situasi dunia. Kita juga membutuhkan kecepatan waktu, ketepatan membuat policy, sehingga kemungkinan reshuffle," ujar Jokowi dalam sesi wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022, sebagaimana dilansir Kompas.id, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Jokowi menegaskan, apabila ke depannya diperlukan reshuffle untuk kepentingan lebih baik maka akan dilakukan.

"Kalau diperlukan untuk kepentingan lebih baik, ya dilakukan. Meskipun tinggal sehari, kalau diperlukan, ya dilakukan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com