Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan "Reshuffle"

Kompas.com - 20/08/2022, 09:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan, pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/8/2022) kemarin, tidak membahas wacana perombakan atau reshuffle kabinet.

Johnny menegaskan, reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Reshuffle kabinet sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Johnny mengatakan, dalam pertemuan selama sekitar dua jam tersebut, Paloh dan Jokowi berdiskusi mengenai penyelenggaraan negara di tengah situasi global.

Ia melanjutkan, kedua tokoh itu juga lebih mengutamakan pembicaraan terkait kehidupan kebangsaan dan strategi menjaga konsolidasi demokrasi yang lebih matang dan sehat.

"Itu yang menjadi porsi tokoh-tokoh nasional, sedangkan masalah portofolio kabinet menjadi domain Presiden yang dari waktu ke waktu selalu dihormati oleh pimpinan Nasdem," ujar Johnny.

Baca juga: Pintu Reshuffle Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menerima Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat sore kemarin.

Paloh terpantau tiba di Istana sekitar pukul 16.30 WIB dan keluar dari Istana sekitar pukul 18.00 WIB.

Paloh tidak memberikan pernyataan apapun saat meninggalkan Istana.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pun mengaku tidak memantau agenda tersebut.

"Tidak monitor," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com.

Baca juga: Surya Paloh: PDI-P Partai Besar, Bisa Usung Calon Presiden Tanpa Nasdem

Adapun Jokowi sebelumnya mengakui bahwa peluang terjadinya reshuffle masih terbuka berkaca dari perubahan situasi global yang memerlukan kebijakan cepat dan tepat dari para pembantunya di kabinet.

"Masih (memungkinkan reshuffle). Sekarang ini setiap hari bisa terjadi perubahan mendadak situasi dunia. Kita juga membutuhkan kecepatan waktu, ketepatan membuat policy, sehingga kemungkinan reshuffle," ujar Jokowi dalam sesi wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022, sebagaimana dilansir Kompas.id, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Jokowi menegaskan, apabila ke depannya diperlukan reshuffle untuk kepentingan lebih baik maka akan dilakukan.

"Kalau diperlukan untuk kepentingan lebih baik, ya dilakukan. Meskipun tinggal sehari, kalau diperlukan, ya dilakukan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com