Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Kompas.com - 15/08/2022, 16:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar penyelenggaraan haji ke depan lebih efisien.

Sebab, menurut Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, Ma'ruf masih menemukan servis maupun anggaran yang berlebihan dalam pelaksanaan ibadah haji.

"Ke depannya harus lebih efisien karena Wapres juga mendapatkan laporan pelaksanaan haji manajemennya itu bagus tetapi overbudget dan overservice," kata Masduki dalam keterangan pers selepas pertemuan antara Ma'ruf dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Senin (15/8/2022).

Baca juga: Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Maruf Amin

Masduki mengatakan, servis bagi para jemaah haji Indonesia memang luar biasa, padahal mereka juga mendapatkan dana kembalian sebagai bekal selama pelaksanaan haji.

"Sehingga dengan demikian dana kembalian itu banyak yang utuh katanya," ujar Masudki.

Ia mengatakan, bagi Ma'ruf, efisiensi penyelenggaraan haji ini merupakan salah satu hal yang mesti dilakukan demi menjaga keberlanjutan dana haji di samping menaikkan ongkos naik haji (ONH).

Sebelumnya, Masduki mengungkapkan, Ma'ruf mengusulkan agar ONH dinaikkan supaya pengelolaan dana haji tidak terjebak skema ponzi atau gali lubang tutup lubang.

"Mau tidak mau ya yang namanya ongkos haji ONH itu mesti dinaikan, ya walaupun itu memerlukan perubahan-perubahan regulasi, tapi kata Wapres ini saya kira harus dilakukan," kata Masduki.

Masduki menyebut, berdasarkan laporan BPKH, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah besarnya subsidi untuk memberangkatkan jemaah yang berasal dari dana haji yang dikelola oleh BPKH.

Baca juga: Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Ia menyebutkan, biaya haji saat ini sesungguhnya mencapai Rp 100 juta, tetapi para jemaah cukup merogoh kocek Rp 40 juta.

Sementara itu, sisanya ditalangi oleh dana haji yang dikelola BPKH.

Di sisi lain, biaya masyair atau layanan yang dipatok oleh Pemerintah Arab Saudi terus naik dari tahun ke tahun sehingga biaya haji semakin membengkak.

Masduki mengatakan, dalam ajaran agama Islam pun diatur bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji merupakan orang yang harus kuat membayar.

"Kalau disubsidi yang subsidinya sampai 60 persen, itu bukan orang yg kuat bayar tapi malah justru kuat tapi disubsidi, itu yg menjadi perhatian Wapres. Jadi kenaikan ONH saya kira mutlak diperlukan ke depan," kata Masduki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com