Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Periksa Maming, KPK Dalami Pengalihan Izin Usaha Tambang

Kompas.com - 04/08/2022, 08:49 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami ketentuan pengalihan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) yang dilakukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming.

Sebagaimana diketahui, Maming diduga menerima suap setelah mengalihkan IUP OP milik salah satu perusahaan seluas 370 hektar ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

"Bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa tersangka MM (Mardani Maming) dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Ini Profil dan Harta Kekayaan Mardani Maming

Selain itu, penyidik KPK juga mengkonfirmasi perusahaan yang mengajukan IUP OP di Tanah Bumbu termasuk pengalihan izin tersebut.

Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan tersebut Maming memilih bungkam. Ia tidak mau menjawab satupun pertanyaan awak media.

Kuasa hukum Maming, Abdul Qodir mengatakan kliennya baru menjalani tahap awal pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut merupakan yang pertama sejak Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu ditahan pada 28 Juli.

Baca juga: Profil Mardani Maming, Jadi Buron KPK hingga Akhirnya Serahkan Diri

"Ya biasa, ini kan dari waktu penyelidikan itu dikonversi ke penyidikan, baru awal saja," tutur Abdul Qodir.

Maming diketahui menjabat Bupati Tanah Bumbu selama dua periode, yakni 2010-2015 dan 2015-2018.

Saat duduk di kursi bupati, ia didekati pengendali PT PCN Henry Soetio yang menginginkan IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL).

Setelah itu, Maming mempertemukan Henry dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca juga: Mardani Maming Sudah Menyerahkan Diri ke KPK, Apa Kabar Harun Masiku dan Buron Lainnya?

Maming disebut mendapat fasilitas mendirikan sejumlah perusahaan, salah satunya adalah PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang bergerak di bidang pelabuhan. KPK menduga pendirian perusahaan ini menggunakan uang dari PT PCN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com