Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sebut Kapolri Responsif dalam Penanganan Kasus Kematian Brigadir J

Kompas.com - 03/08/2022, 15:42 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memuji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang responsif dalam penanganan kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Mahfud menyebutkan, kematian Brigadir J yang disebut banyak terjadi kejanggalan oleh publik, langsung direspons Sigit dengan membuat tim khusus.

"Orang ribut, 'ini enggak wajar'. Lalu kita bersuara, 'enggak wajar tuh'. 'Pengumumannya beda-beda'. 'Kok 3 hari baru diumumkan'. Lalu Kapolri responsif, dia lalu membentuk tim khusus," ujar Mahfud dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Mahfud Harap Hasil Otopsi Ulang Jenazah Brigadir J Dibuka Sesuai Arahan Kapolri

Meski, lanjut Mahfud, usai Kapolri membentuk tim khusus, masyarakat masih kurang puas dengan upaya penanganan kasus tersebut.

Kemudian, publik menginginkan Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri karena dikhawatirkan mengganggu proses penyelidikan.

Mahfud mengatakan, Kapolri pun bertindak responsif lagi dengan menonaktifkan Sambo.

"Oke, dinonaktifkan Sambo Kadiv Propam. Pokoknya ada 3 (perwira polisi yang dinonaktifkan). Itu dia nonaktifkan kan sudah responsif Kapolri," tuturnya.

Baca juga: Mahfud ke Ayah Brigadir J: Kasus Ini Tak Sama dengan Kriminal Biasa, Harus Bersabar

Kemudian, Mahfud membeberkan bukti lain Jenderal Sigit responsif dalam pengananan kasus tewasnya Brigadir J ini.

Kali ini, Kapolri menuruti desakan masyarakat agar otopsi ulang dilakukan terhadap jenazah Brigadir J lantaran ditemukan banyak dugaan bekas luka selain tembakan.

"(Kata publik), 'Pak, itu otopsinya tidak benar. Harus ulang'. Ulang. 'Siapa Pak yang otopsi? Hanya dari Pusdokkes Polri tidak boleh, supaya libatkan banyak institusi'. Sudah dipenuhi oleh Kapolri. Apa kurang bagus tuh? Kan sudah bagus tuh," jelas Mahfud.

Baca juga: Sakit Hati Anaknya Disebut Lakukan Pelecehan, Ayah Brigadir J: Fitnah Lebih Kejam dari Pembunuhan

Bentuk Kapolri responsif yang terakhir, kata Mahfud, adalah penarikan kasus kematian Brigadir J dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri.

Dia menyatakan, jenderal jebolan Akpol 1991 itu sudah melakukan langkah-langkah terbuka dalam penanganan kasus tersebut.

"Saya katakan, kemajuan-kemajuan untuk (kasus) ini sudah bagus," katanya.

Sementara itu, Mahfud menepis jika dirinya pernah menyebut pihak mana yang bersalah dalam kasus kematian Brigadir J ini.

Menurutnya, dirinya hanya meminta agar kasus tersebut dibuka tanpa ditutupi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com