Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Boeing Rp 10 Miliar Dipakai untuk Bayar Utang ACT, Berkedok Dana Pembinaan UMKM Koperasi 212

Kompas.com - 03/08/2022, 15:42 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Dana Rp 10 miliar dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke Koperasi Syariah 212 untuk pembinaan UMKM hanyalah kedok.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan, dalam perjanjian antara keduanya, uang tersebut adalah dana pembinaan UMKM dan kemitraan penggalangan dana (fundraising) sosial dan kemanusiaan.

Namun, pada pelaksanaannya, uang tersebut malah digunakan untuk membayar utang ACT.

“Sesuai perjanjian kerja sama antara ACT dan Koperasi Syariah bunyinya memang seperti itu, tapi faktanya merupakan pembayaran hutang salah satu perusahaan afiliasi ACT,” kata Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) IV Dittipideksus Bareskrim Kombes Andri Sudarmaji, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Polri Periksa Ketua Koperasi Syariah 212 Terkait Penyelewengan Dana ACT

Uang itu diambil dari donasi Boeing yang seharusnya disalurkan ke ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 tahun 2018.

“Jadi dibuat perjanjian kerja sama untuk menutupinya dan yang digunakan adalah dana sosial Boeing,” imbuhnya.

Ketua Umum Koperasi Syariah 212 sendiri mengakui bahwa telah menerima dana sebesar Rp 10 miliar dari Yayasan ACT.

“Ketua Umum Koperasi syariah 212 mengakui menerima dana sebesar Rp 10 miliar dari Yayasan ACT,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Sebagai informasi, salah satu dugaan penyelewengan yang dilakukan para petinggi ACT ialah terkait dana sosial untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 tahun 2018, yang disalahgunakan.

Baca juga: Keluarga Korban Kecelakaan Pesawat Lion Air: Kok Tega Banget ACT Selewengkan Dana CSR dari Boeing

Hasil temuan penyidikan memperlihatkan bahwa dana tersebut diselewengkan untuk berbagai macam hal, di antaranya pengadaan truk, pembangunan pesantren, serta untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih Rp 10 miliar.

Adapun dalam kasus penyelewengan dana ACT, penyidik Bareskrim telah menetapkan 4 tersangka, termasuk pendiri sekaligus mantan presiden ACT Ahyudin dan presiden ACT yang menjabat saat ini, Ibnu Khajar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

Nasional
30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang di Kasus Korupsi Timah

30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Jokowi Klaim Serius Perangi Judi 'Online', Pembentukan Satgas Segera Rampung

Jokowi Klaim Serius Perangi Judi "Online", Pembentukan Satgas Segera Rampung

Nasional
Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Nasional
Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan 'Stunting' Jika Tak Tercapai

Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan "Stunting" Jika Tak Tercapai

Nasional
KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

Nasional
Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Nasional
Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Nasional
Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Nasional
Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Tak 'Masuk Angin'

Satgas Judi "Online" Diharap Tak "Masuk Angin"

Nasional
Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: di Mana Masalahnya ?

TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: di Mana Masalahnya ?

Nasional
Judi 'Online' dan Ancaman Gelombang Warga Miskin Baru

Judi "Online" dan Ancaman Gelombang Warga Miskin Baru

Nasional
Rehat Setelah Sengketa Pemilu, MK Gelar Sidang 'Judicial Review' Lagi Mulai Juli 2024

Rehat Setelah Sengketa Pemilu, MK Gelar Sidang "Judicial Review" Lagi Mulai Juli 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com