Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Undur Agenda Rapimnas dan Deklarasi Prabowo Capres ke 13 Agustus

Kompas.com - 27/07/2022, 15:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra memutuskan memundurkan agenda rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan deklarasi Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari 30 Juli 2022 menjadi 13 Agustus 2022.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, rapimnas pada 13 Agustus 2022 mendatang akan digelar berbarengan dengan peresmian koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Pertemuan dengan pihak PKB kemarin itu juga sudah kesepakatan, akhirnya kemudian rapimnas pencapresan dan pengumuman koalisi akan dilakukan pada tanggal 13 agustus, hitung-hitungan hari baiknya begitu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Ketika Pimpinan Cabang Partai Gerindra Gugat Prabowo soal Pemecatan Taufik

Menurut rencana, agenda tersebut juga akan dihadiri oleh Ketua Umum PKB Muhaimim Iskandar.

Kendati demikian, Dasco menegaskan, hal itu bukan berarti kedua partai bakal menduetkan Prabowo dan Muhaimin sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Ia mengatakan, calon wakil presiden pendamping Prabowo akan ditentukan melalui forum lain.

"Menurut aturan kita itu soal cawapres akan ada forum lagi, sehingga nanti setelah ini ya kita akan adakan lagi forum-forum yang akan diatur menurut anggaran dasar kita," ujar Dasco.

Ia menambahkan, koalisi yang dijajaki oleh Gerindra dan PKB tetap membuka bagi partai lain yang ingin bergabung.

"Ya kita kan berharap bahwa koalisi akan bertambah, kita juga membuka kok dengan teman-teman dari partai lain untuk ikut masuk," kata dia.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengagendakan rapimnad di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/7/2022) mendatang.

Dalam Rapimnas tersebut, Prabowo akan memberikan jawaban ihwal rencananya maju saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, meski memiliki hak untuk mengambil keputusan tanpa melalui Rapimnas, Prabowo tetap menilai hal itu harus dilakukan secara bersama.

Baca juga: PKB Bakal Deklarasikan Piagam Koalisi dengan Gerindra Sebelum 17 Agustus

Sikap tersebut, kata Muzani, menunjukkan bahwa Prabowo adalah pejuang demokrasi yang sangat memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat, terlebih internal Gerindra.

"Keinginan dan dorongan yang disuarakan oleh seluruh pengurus Partai Gerindra di tingkat ranting, PAC, DPC, DPD, hingga DPP dan seluruh kader Partai Gerindra yang menginginkan, mengharapkan, dan memohon agar Ketua Umum Partai Gerindra H Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan pilpres 2024," kata Muzani dalam keterangannya, Senin (25/7/2022).

"Karena itu beliau memutuskan perlu diadakananya Rapat Pimpinan Nasional," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com