Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat dan PKS Dinilai Perlu Manuver Canggih untuk "Mengikat" PDI-P

Kompas.com - 14/07/2022, 13:57 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat perlu kerja lebih keras jika ingin berkoalisi dengan PDI-P di Pemilu 2024.

Diketahui, PDI-P kini membuka lebar pintu bagi semua partai politik, termasuk PKS dan Demokrat, setelah sebelumnya menyatakan sulit bekerja sama dengan kedua partai tersebut.

"Yang bisa saya katakan, dibandingkan dengan partai-partai lain, untuk Demokrat dan PKS bagi PDI-P nampaknya perlu langkah lebih panjang lagi dan manuver lebih canggih lagi untuk bisa mengikat kesepakatan di antara mereka," ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2022).

Firman menjelaskan, khusus untuk Demokrat, mungkin bakal kesulitan untuk mendekatkan diri kepada PDI-P.

Baca juga: PDI-P Dinilai Lebih Mungkin Koalisi dengan Demokrat Ketimbang PKS karena Ideologi Partai

Menurutnya, aspek historis dan chemistry antara PDI-P dan Demokrat sangat berpengaruh terhadap kesepakatan koalisi.

"Dan PKS pun saya kira ini malah jatuhnya agak sedikit ideologis. Tapi dalam ritme politik kan anything could happen. Tergantung nanti ke depannya seperti apa, kesepakatan-kesepakatan yang disetujui itu apa," tuturnya.

Kemudian, Firman mengomentari pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang awalnya menyatakan PDI-P sulit bekerja sama dengan PKS maupun Demokrat.

Firman menduga PDI-P terlalu percaya diri saat itu, padahal kenyataannya tidak mungkin mereka maju sendirian.

"Ya itu satu manuver yang wajar. Saya kira statement-statement awal itu kelihatan agak terlalu emosional dan terlalu percaya diri. Padahal kenyataan yang ada secara realistis tidak mungkin lah," jelas Firman.

Firman menekankan PDI-P tidak bisa sendirian jika ingin mengusung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Dia menyebutkan PDI-P butuh partai lain untuk mendongkrak Puan.

"Dan ini sekali lagi saya kira menunjukkan kecairan ideologis kondisi politik kita saat ini ya," imbuhnya.

Sebelumnya, geliat manuver PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024 mulai tampak. Pintu kerja sama partai banteng dibuka lebar-lebar ke seluruh partai politik.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menugaskan putrinya yang tak lain adalah Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk menemui semua ketua umum partai politik tanpa terkecuali.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul bilang, Megawati tak memerintahkan putrinya untuk bertemu dengan satu atau dua petinggi parpol saja, melainkan seluruhnya.

"Tentu tidak faktor tunggal siapa yang harus ditemui, tapi perintahnya Ibu Ketum temui semua ketum-ketum partai," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Dengan demikian, kata Bambang, bukan tidak mungkin Puan menjadwalkan pertemuan dengan dua partai yang sempat disebut sulit bekerja sama dengan PDI-P, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Kendati begitu, menurut dia, Megawati tidak memiliki pesan khusus agar Puan mengunjungi partai tertentu terlebih dahulu.

"Ibu (Megawati) tidak mengatakan ini nomor siji (satu), ini nomor dua, tidak begitu. Bisa saja zig-zag ketemu, 'Oh, saya mau sama-sama yang muda, bagaimana kalau ketemu Mas AHY (Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) bisa," ucap Bambang.

"Oh, kira-kira ideologinya agak berjauhan, misalnya mau ketemu Syaikhu (Presiden PKS Ahmad Syaikhu) dulu ya monggo," tuturnya.

Baca juga: PDI-P dan Demokrat Dinilai Bisa Berkoalisi Hanya jika Megawati dan SBY Saling Memaafkan

Bambang menambahkan, sejak beberapa waktu lalu Mega memang telah menugaskan Puan untuk bersilaturahmi ke partai-partai politik.

Namun, silaturahmi itu baru akan dilakukan setelah Ketua DPR RI tersebut menuntaskan kunjungannya ke jajaran PDI-P di daerah.

"Jadi sebelum ketemu dengan ketua-ketua partai, dia (Puan) ingin mendengarkan dulu suara di bawah, setelah itu baru dia akan jalan-jalan (bertemu ketua umum-ketua umum partai)," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com