Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Berpeluang Besar Akhiri Perang Ukraina-Rusia dan Tragedi Kemanusiaan

Kompas.com - 27/06/2022, 15:59 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berpendapat, Presiden Joko Widodo punya peluang besar untuk menghentikan perang antara Ukraina dan Rusia.

Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat Jokowi direncanakan bertemu dengan presiden kedua negara untuk membawa misi perdamaian.

"Probabilitas Jokowi menghadirkan gencatan senjata dan mengakhiri tragedi kemanusiaan sangat besar," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Melihat Pengamanan Jokowi Jelang Kunjungan ke Ukraina Membawa Misi Damai

Menurut Hikmahanto, ada lima alasan mengapa Jokowi berpotensi besar mendamaikan kedua negara. Pertama baik Rusia dan Ukraina kini telah lelah berperang.

Rusia menargetkan operasi militer khusus berlangsung cepat. Namun, nyatanya hingga kini serangan belum berakhir.

Sebaliknya, Ukraina saat ini telah banyak menderita akibat serangan-serangan Rusia yang memunculkan tragedi kemanusiaan.

Kedua, legitimasi dari kedua pemimpin di masyarakat masing-masing semakin tergerus.

"Legitimasi yang kuat bagi kedua pemimpin dari masyarakat masing-masing di awal serangan mulai memudar mengingat perang tidak berpihak pada rakyat," ujar Hikmahanto.

Ketiga, kata Hikmahanto, saat ini Rusia dan Ukraina sedang mencari jalan untuk mengakhiri perang secara bermartabat. Kedua pemimpin negara tidak ingin kehilangan muka.

Jika Rusia menghentikan serangan secara sepihak, ini akan berakibat pada hilangnya muka Presiden Vladimir Putin dan Rusia.

Pun apabila Presiden Volodymyr Zelenskyy menyerah, maka dia akan kehilangan muka di mata masyarakatnya.

Baca juga: Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Alasan lainnya, hingga kini tidak ada negara yang berinisiatif untuk mengupayakan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina.

"Turki dan Israel pernah mengupayakan, namun gagal karena saat itu kedua negara masih bersemangat untuk berkonflik dengan menggunakan senjata," ucap Hikmahanto.

Terakhir, lanjut Hikmahanto, ada indikasi bahwa Rusia hendak menghentikan serangan. Ini terlihat dari terbukanya Rusia untuk menerima kunjungan Presiden Jokowi.

Padahal, Negara Beruang Merah itu tahu RI merupakan co-sponsor dari Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disponsori oleh Amerika Serikat yang mengutuk serangan Rusia sebagai suatu agresi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com