Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Berpeluang Besar Akhiri Perang Ukraina-Rusia dan Tragedi Kemanusiaan

Kompas.com - 27/06/2022, 15:59 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berpendapat, Presiden Joko Widodo punya peluang besar untuk menghentikan perang antara Ukraina dan Rusia.

Sebagaimana diketahui, dalam waktu dekat Jokowi direncanakan bertemu dengan presiden kedua negara untuk membawa misi perdamaian.

"Probabilitas Jokowi menghadirkan gencatan senjata dan mengakhiri tragedi kemanusiaan sangat besar," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Melihat Pengamanan Jokowi Jelang Kunjungan ke Ukraina Membawa Misi Damai

Menurut Hikmahanto, ada lima alasan mengapa Jokowi berpotensi besar mendamaikan kedua negara. Pertama baik Rusia dan Ukraina kini telah lelah berperang.

Rusia menargetkan operasi militer khusus berlangsung cepat. Namun, nyatanya hingga kini serangan belum berakhir.

Sebaliknya, Ukraina saat ini telah banyak menderita akibat serangan-serangan Rusia yang memunculkan tragedi kemanusiaan.

Kedua, legitimasi dari kedua pemimpin di masyarakat masing-masing semakin tergerus.

"Legitimasi yang kuat bagi kedua pemimpin dari masyarakat masing-masing di awal serangan mulai memudar mengingat perang tidak berpihak pada rakyat," ujar Hikmahanto.

Ketiga, kata Hikmahanto, saat ini Rusia dan Ukraina sedang mencari jalan untuk mengakhiri perang secara bermartabat. Kedua pemimpin negara tidak ingin kehilangan muka.

Jika Rusia menghentikan serangan secara sepihak, ini akan berakibat pada hilangnya muka Presiden Vladimir Putin dan Rusia.

Pun apabila Presiden Volodymyr Zelenskyy menyerah, maka dia akan kehilangan muka di mata masyarakatnya.

Baca juga: Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Alasan lainnya, hingga kini tidak ada negara yang berinisiatif untuk mengupayakan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina.

"Turki dan Israel pernah mengupayakan, namun gagal karena saat itu kedua negara masih bersemangat untuk berkonflik dengan menggunakan senjata," ucap Hikmahanto.

Terakhir, lanjut Hikmahanto, ada indikasi bahwa Rusia hendak menghentikan serangan. Ini terlihat dari terbukanya Rusia untuk menerima kunjungan Presiden Jokowi.

Padahal, Negara Beruang Merah itu tahu RI merupakan co-sponsor dari Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disponsori oleh Amerika Serikat yang mengutuk serangan Rusia sebagai suatu agresi.

"Bila Rusia tidak memiliki keinginan untuk menghentikan perang tentu Rusia akan menolak kehadiran Presiden Jokowi yang menganggap Indonesia telah berpihak pada AS dan sekutunya," kata Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani itu.

Baca juga: Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Atas alasan-alasan itulah, Hikmahanto yakin besar kemungkinan Jokowi berhasil mendamainkan kedua negara.

Adapun Jokowi memulai rangkaian kunjungan kerjanya ke beberapa negara pada Minggu (26/6/2022).

Negara pertama yang dikunjungi Jokowi dan rombongan adalah Jerman. Di negara tersebut, presiden akan kapasitasnya memenuhi undangan sebagai G7 Partner Countries, bersama dengan India, Senegal, Argentina dan Afrika Selatan.

Setelahnya, Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv, Ukraina, dan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, Rusia, antara tanggal 29 dan 30 Juni 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membawa misi perdamaian dan akan mendesak kedua pimpinan negara untuk segera mengakhiri perang.

"(Mendesak) sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang,” kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com