AKBP Brotoseno, Polisi Pernah Korupsi yang Tidak Dipecat…

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga seorang mantan narapidana tindak pidana korupsi yang juga polisi, AKBP Raden Brotoseno, kembali aktif bertugas sebagai penyidik di Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri.

Padahal Brotoseno sebelumnya terbukti menerima suap terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat.

Tekait dugaan ini, peneliti ICW Kurnia Ramadhana pun menyurati Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendapatkan penjelasan di Januari lalu, namun tak kunjung mendapat balasan.

"Hal ini kami sampaikan karena diduga keras yang bersangkutan kembali bekerja di Polri dengan menduduki posisi sebagai Penyidik Madya Dittipidsiber Bareksrim Polri," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Senin (30/5/2022).

Surat itu diajukan lantaran ICW menilai Brotoseno seharusnya diberhentikan secara tidak hormat dari instansi Polri usai melakukan tindakan korupsi sebagaimana isi Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Baca juga: Kilas Balik Kasus AKBP Brotoseno, Eks Penyidik KPK yang Pernah Dibui karena Suap Rp 1,9 Miliar

Dalam aturan itu salah satunya menyebutkan, anggota polisi yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan menurut pejabat yang berwenang pelaku tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Hal serupa juga diutarakan Koordinator IPW Sugeng Teguh Santoso. Menurutnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu menjelaskan soal dugaan terkait Brotoseno itu.

Ia menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seharusnya dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

Baca juga: Polri Akui Belum Pecat Eks Narapidana Korupsi Brotoseno

Menurut Sugeng, hal itu merujuk Pasal 21 ayat 3 huruf a Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dikenakan Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari dinaa kepolisian.

"Kalau benar diaktifkan kembali bertugas maka institusi Polri telah melanggar aturan Perkap Nomor 14 Tahun 2011," imbuh Sugeng.

Belum dipecat

Usai kasus ini mencuat, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Irjen Wahyu Widada kemudian mengakui bahwa Brotoseno memang belum dipecat usai terlibat kasus korupsi.

Menurut Wahyu, Polri telah melakukan sidang kode etik dan profesi terhadap Brotoseno, namun detil soal isi putusan merupakan kewenangan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

"Yang bilang (Brotoseno) dipecat siapa, putusan kode sidang etik nanti tanya ke Kadiv Propam (Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan), yang berwenang menjelaskan di sana," ucap dia.

Wahyu menjelaskan, memang tidak semua anggota polisi yang terbukti tindak pidana langsung dipecat atau dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Baca juga: Propam Polri Sebut AKBP Brotoseno Tak Dipecat karena Berprestasi

"Ya itu tergantung sidang kode etiknya, tergantung sidang yang ada di sana. Kalau sidang kode etiknya mengatakan dipecat ya dipecat, kalau mengatakan tidak dipecat ya tidak dipecat. Tidak otomatis," ucap Wahyu di Mabes Polri, Jakarta, Senin.