Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Spanduk "Firli Bahuri Presiden" dan Dorongan agar Dewas KPK Turun Tangan

Kompas.com - 30/05/2022, 07:13 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali menjadi sorotan setelah kemunculan sejumlah baliho berisi dukungan kepadanya untuk maju sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024.

Dalam pengamatan Kompas.com ada dua baliho yang bernuansa dukungan untuk Firli.

Pertama, bertuliskan “Kami butuh presiden yang getol berantas korupsi” pada spanduk itu terpampang pula narasi “Firli Bahuri untuk Indonesia”.

Kedua, spanduk dengan gambar Firli dan tulisan “Masyarakat Banten mendesak tokoh antikorupsi maju di Pilpres 2024”.

Menanggapi hal tersebut Firli meminta agar dirinya tak diganggu dengan isu pencapresan 2024.

Baca juga: Ada Spanduk Dukungan Maju pada Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Ganggu Saya dengan Isu Capres!

“Jika itu dimaksudkan untuk mendukung KPK memberantas korupsi, kami ucapkan terima kasih. Tapi untuk dipahami, bahwa saya tidak terpengaruh dengan isu capres dan pencapresan,” paparnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/5/2022).

Ia menyampaikan hanya ingin bekerja memberantas korupsi sampai masa jabatannya habis tahun depan.

“Saya orang kampung dari petani miskin dan saya hanya kerja. Mari bersama KPK untuk berantas korupsi dan kita semua tentu menginginkan Indonesia bersih dan bebas dari korupsi,” sebut dia.

Lebih baik gambar Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamulango menyampaikan lebih baik dukungan masyarakat dialihkan dengan memasang baliho dengan gambar lain.

Ia menyarankan, masyarakat bisa membuat baliho bergambar eks politisi PDI Perjuangan Harun Masiku yang berstatus buron.

“Mungkin pemasangan spanduk atau pun baliho itu akan lebih pas kalau memuat gambar para DPO KPK seperti Harun Masiku,” terang dia.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Firli, Nawawi: Kalau Ingin Dukung Kerja KPK, Pasang Spanduk Harun Masiku

Hal itu, lanjut Nawawi, dimungkinkan sesuai Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang memuat peran serta masyarakat dalam kerja-kerja lembaga antirasuah itu.

Ia berpandangan dukungan itu lebih berguna ketimbang membuat baliho yang mendukung Firli untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

Bukan program KPK

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan spanduk-spanduk itu tidak dibuat oleh KPK.

Ia menegaskan, lembaga antirasuah itu tak ikut campur mengurusi kontestasi politik.

Baca juga: Jubir Tegaskan KPK Tak Terkait Spanduk Dukung Firli Bahuri Maju Pilpres 2024

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com