Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/05/2022, 07:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan untuk menggelar persidangan in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) terhadap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku, dinilai bisa dilakukan, tetapi justru merugikan.

Akan tetapi, hal itu menjadi langkah terakhir jika Harun Masiku memang tak kunjung ditangkap.

"Ya daripada ditangkap enggak, sidang in absentia enggak, hukum seakan-akan tumpul terhadap perkara Harun Masiku, ya sudah saya minta yang minimalis saja, sidang in absentia," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/5/2022).

Boyamin mengatakan, kasus yang membelit Masiku lebih baik segera diadili walaupun secara in absentia. Hal itu, kata dia, adalah pilihan yang paling minimal yang bisa dilakukan penegak hukum.

Baca juga: KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

"Toh berkas semua sudah ada karena Wahyu Setiawan (eks komisioner KPU), terus yang 2 orang lainnya itu kan sudah inkrah semua berkasnya. Putusannya sudah ada dan itu terkait Harun Masiku," ucap Boyamin.

Menurut Boyamin, jika KPK tidak juga bersikap terkait dengan gagasan sidang in absentia terhadap Harun Masiku, justru akan menguatkan kesan lembaga penegak hukum itu tidak tegas dalam menangani perkara ini. Di sisi lain, kata dia, persidangan tanpa kehadiran terdakwa justru membuat banyak sisi dari perkara itu yang sulit terungkap.

Pertama adalah soal dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara itu yang sulit diungkap.

"Dengan in absentia itu kan menjadi kotak pandora tertutup, tidak bisa dibuka," ucap Boyamin.

Baca juga: Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Pada 5 Maret 2020, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah menyampaikan opsi menggelar sidang Harun Masiku secara in absentia jika dia belum tertangkap. Dia mengatakan, kasus Masiku tetap bisa dibawa ke pengadilan walaupun sang tersangka masih buron dan tidak dapat dimintai keterangan selama alat bukti dianggap lengkap.

Menurut Ghufron, sejak Masiku masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), KPK selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk melacak jejak sang buronan.

KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan pada 29 Januari 2020. Lalu, pada 30 Juli 2021, Harun masuk daftar buronan dunia dan masuk dalam daftar Red Notice Kepolisian Internasional (Interpol).

Perkara yang membuat Harun menjadi tersangka adalah kasus suap yang turut menjerat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDI-P Saeful Bahri. Wahyu, Agustiani, dan Saeful Bahri sudah divonis bersalah oleh majelis hakim.

Baca juga: Harun Masiku Belum Tertangkap, Wakil Ketua KPK Sebut Pandemi Jadi Kendala

Wahyu diganjar 7 tahun penjara dalam proses kasasi oleh Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta juga menyatakan Wahyu bersalah dan menjatuhkan vonis 6 tahun penjara.

Sedangkan Saeful Bahri divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Kemudian Agustiani divonis 4 tahun penjara.

Ketua KPK Firli Bahuri berjanji akan menangkap Harun Masiku. Dia juga menegaskan komitmen KPK untuk terus memburu sang buronan.

Baca juga: Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

Akan tetapi, Boyamin pesimis KPK di bawah kepemimpinan Firli bisa menangkap Harun Masiku.

"Tampak KPK tidak mau, ogah, atau malas, atau bahasa yang lain masuk kategori itu bahwa KPK tidak mau menangkap Harun Masiku. Dari niat saja enggak ada. Kalau niat ada terus enggak ketemu itu masih mending. Ini niat saja tampaknya tidak ada, jadi ya sudah susah," ucap Boyamin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Respons Sandiaga soal Perjanjian Utang Piutang dengan Anies saat Pilkada DKI 2017

Respons Sandiaga soal Perjanjian Utang Piutang dengan Anies saat Pilkada DKI 2017

Nasional
DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU soal Dapil Pileg 2024

DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU soal Dapil Pileg 2024

Nasional
Prabowo ke Para Kader Gerindra: Kalau Tak Bisa Percaya ke Pimpinan, Mundur

Prabowo ke Para Kader Gerindra: Kalau Tak Bisa Percaya ke Pimpinan, Mundur

Nasional
Jokowi Minta Kasus Jiwasraya hingga Indosurya Tak Terulang, Masyarakat Harus Dilindungi

Jokowi Minta Kasus Jiwasraya hingga Indosurya Tak Terulang, Masyarakat Harus Dilindungi

Nasional
Anggota DPR Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Penundaan Pemilu di Komisi II

Anggota DPR Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Penundaan Pemilu di Komisi II

Nasional
Soal Perjanjiannya dengan Anies dan Sandiaga, Prabowo Pilih Diam

Soal Perjanjiannya dengan Anies dan Sandiaga, Prabowo Pilih Diam

Nasional
Prabowo Puji Kepemimpinan Jokowi yang Berani Melawan Tekanan

Prabowo Puji Kepemimpinan Jokowi yang Berani Melawan Tekanan

Nasional
Minta Kasus Jiwasraya-Asabri Tak Terulang, Jokowi: Rakyat Nangis, Minta Uangnya Balik

Minta Kasus Jiwasraya-Asabri Tak Terulang, Jokowi: Rakyat Nangis, Minta Uangnya Balik

Nasional
Prabowo: Cawapres Masih Lama, Saya Saja Belum Tahu Siapa...

Prabowo: Cawapres Masih Lama, Saya Saja Belum Tahu Siapa...

Nasional
Bareskrim Lakukan Penelusuran Terkait Temuan 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Bareskrim Lakukan Penelusuran Terkait Temuan 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Nasional
Puja-puji Kepemimpinan Jokowi, Prabowo: Saya Bukan Menjilat

Puja-puji Kepemimpinan Jokowi, Prabowo: Saya Bukan Menjilat

Nasional
Tolak Pleidoi Agus Nurpatria, Jaksa Tetap pada Tuntutan 3 Tahun Penjara

Tolak Pleidoi Agus Nurpatria, Jaksa Tetap pada Tuntutan 3 Tahun Penjara

Nasional
Saat DPR Tegur 2 Panglima TNI Akibat KSAD Jenderal Dudung Absen Rapat...

Saat DPR Tegur 2 Panglima TNI Akibat KSAD Jenderal Dudung Absen Rapat...

Nasional
Jokowi: Terima Kasih, Pak Prabowo dan Gerindra, atas Dukungannya kepada Pemerintahan

Jokowi: Terima Kasih, Pak Prabowo dan Gerindra, atas Dukungannya kepada Pemerintahan

Nasional
'Prabowo Tidak Bohong dan Tak Berkhianat walau Sering Dibohongi dan Dikhianati'

"Prabowo Tidak Bohong dan Tak Berkhianat walau Sering Dibohongi dan Dikhianati"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.