Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Berharap Renggangnya Hubungan PKB-PBNU Jadi Celah Raup Suara Nahdliyin

Kompas.com - 20/04/2022, 15:05 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Basis massa pengikut Nahdlatul Ulama (NU), Nahdliyin, disebut menjadi salah satu fokus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengerek perolehan suara pada pemilihan legislatif 2024.

Berkaca pada pengalaman 5 tahun lampau, PPP berhasil lolos parlemen dengan perolehan suara 4,52 persen, selisih tipis dari ambang batas minimum 4 persen.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menyadari bahwa pihaknya perlu melakukan terobosan untuk memperbaiki raihan tersebut.

“Ada harapan besar (pada Nahdliyin) dibandingkan yang lalu. Karena, PBNU (Pengurus Besar NU) tidak lagi mengidentikkan diri dengan partai tertentu,” ujar Baidowi kepada Kompas.com, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: PPP: Gagasan Membentuk Koalisi Poros Islam Itu Utopia

Partai tertentu yang selama ini diidentikkan dengan PBNU adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) besutan Muhaimin Iskandar.

Selain karena Muhaimin merupakan cicit pendiri NU Bisri Syansuri, pembentukan PKB didalangi oleh begawan NU seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).

Namun, ketika NU masih terjun di politik praktis sebagai partai, NU sempat dilebur Soeharto dalam tubuh PPP sebagai fusi partai-partai Islam.

Di sisi lain, sejak kursi Ketua Umum PBNU diisi oleh Yahya Cholil Staquf pada akhir 2021, Gus Yahya sudah menegaskan bahwa PBNU akan mengambil jarak dengan seluruh partai politik, termasuk PKB.

Baca juga: PAN dan PPP Dinilai Dihantui Degradasi pada Pemilu 2024

Bahkan, dukungan politik oleh pengurus NU di tingkat kota dan kecamatan di Jawa Timur terhadap Muhaimin, berujung sanksi dari Gus Yahya.

Renggangnya hubungan PBNU dengan PKB disebut dapat menjadi celah untuk masuknya PPP yang sebetulnya juga punya kedekatan historis dengan Nahdliyin.

"Semoga dengan terbukanya sikap PBNU, PPP dapat barokahnya," kata Baidowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com