Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Jokowi Akui Aturan HET Belum Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kebijakan pemerintah soal harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah belum efektif.

Sebab, di pasaran, masih banyak minyak goreng yang dijual dengan harga tinggi.

"Kebijakan-kebijakan kita misalnya penetapan HET untuk minyak curah, kemudian subsidi ke produsen ini kita lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif," kata Jokowi saat berkunjung ke Pasar Bangkal, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).

"Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan," tuturnya.

Baca juga: Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tersangka Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng

Atas situasi ini, Jokowi meyakini bahwa ada permainan dalam urusan minyak goreng.

Oleh karenanya, ia mengapresiasi Kejaksaan Agung RI yang telah menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng.

"Saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," ujarnya.

Jokowi mengatakan, tingginya harga minyak disebabkan karena meroketnya harga crude palm oil (CPO) dunia.

Oleh karenanya, produsen cenderung ingin mengekspor barang produksinya karena keuntungan yang didapat dari menjual minyak di luar negeri lebih besar.

Presiden pun mengakui bahwa urusan minyak goreng masih jadi masalah. Namun demikian, pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat dengan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

Baca juga: Usut Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Pakai Pasal dengan Ancaman Penjara Seumur Hidup dan Hukuman Mati

Menurut Jokowi, hingga kini penyaluran BLT minyak goreng masih berjalan dengan baik. Bantuan itu disalurkan melalui kantor pos dan kelurahan.

"Kita berharap dengan subsidi BLT minyak goreng bisa memperkuat daya beli rakyat dan kita harapkan beban yang terjadi karena ada tambahan harga bisa tertutupi dari BLT minyak goreng," ucapnya.

Kendati demikian, Jokowi ingin harga minyak goreng dapat terus ditekan mendekati normal.

"Meskipun masyarakat kita sudah kita beri subsidi BLT minyak goreng tetapi kan kita ingin harganya yang lebih mendekati normal," tutur kepala negara.

Sebagaimana diketahui, persoalan langka dan tingginya harga minyak goreng terjadi hampir setengah tahun terakhir.