“Counterpower” dari Mahasiswa

MAHASISWA bergerak, menggugat ancaman bahaya tirani kekuasaan saat sinetron politik mulai anti-klimaks, tepatnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan publik pada 6 April 2022 agar para menteri tidak menyuarakan lagi wacana penundaan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Gerakan mahasiswa itu memancing fobia di lingkaran kekuasaan Presiden ke-7 RI. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto, “menggalang” dialog dengan para pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), 8 April 2022, untuk meredam aksi mahasiswa lanjutan. Kehadiran Wiranto dalam meredam gerakan mahasiswa mengindikasikan pemerintah khawatir menjadi bulan-bulanan para aktivis mahasiswa.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu, Fraksi PKB Nilai Wacananya Tetap Mengalir

Pilihan Wiranto untuk menjadi “pemadam” aksi mahasiswa menunjukkan respons sangat serius. Sosoknya yang sangat dekat dengan para tokoh mahasiswa dan mengikuti secara intensif jejak aksi-aksi mahasiswa pada gerakan reformasi 1998 sesuai kapasitasnya saat itu sebagai Panglima TNI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan (1998-1999).

Ketika mahasiswa sedikit meneror kekuasaan Presiden Jokowi, Wiranto sebagai politisi senior hadir untuk menghadapi demontran dan menegosiasi agar para mahasiswa tidak melanjutkan aksi protes dengan alasan Presiden Jokowi telah menjelaskan tidak ada maksud menunda pemilu dan menjabat presiden sampai tiga periode. Karena itu, kata Wiranto, wacana tidak perlu didemo karena itu sebatas gagasan saja. Apakah ini menandakan drama politik tidak perlu dirisaukan dan dipantau lagi?

Test the Water

Setiap rezim memiliki strategi dalam mengelola dan mempertahankan kekuasaan. Meminjam pendapat pakar politik dan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (2009-2014), Andi Mallarangeng, setiap rezim memiliki nafsu politik untuk memperpanjang masa kekuasaan dan jabatan presiden. Aktor politik yang menggerakkan itu bisa dari dalam lingkaran kekuasaan presiden maupun di luar kekuasaan presiden yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan kekuasaan seperti kalangan partai pendukung pemerintah, para pengusaha yang memiliki relasi kuasa.

Alasanya sederhana, para pendukung presiden bisa ikut tetap berkuasa selama presiden yang dijagokan terus menjabat.

Alur drama politik yang dimainkan berbeda-beda. Orang-orang dekat kekuasaan Soekarno menjadikan proklamator itu sebagai presiden seumur hidup. Skenario yang mirip diterapkan orang-orang lingkaran kekuasaan Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu dinobatkan oleh para penopang kekuasaannya sebagai Panglima Besar dan selalu terpilih menjadi presiden setiap lima tahun dalam pemilihan presiden oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Akumulasi masa kekuasaannya sampai 32 tahun.

Menurut Andi Mallarangeng, orang-orang dekat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat mewacanakan untuk menambah satu periode masa jabatan presiden, dengan cara amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden maksimum dua periode menjadi tiga periode. Namun Presiden SBY menolak langkah politik tersebut.

Dua tahun menjelang akhir masa jabatan kedua Presiden Jokowi, strategi yang dimainkan oleh orang-orang dekat Jokowi adalah menunda pemilu. Yang memainkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada Januari 2022, Bahlil mengeklaim para pengusaha mengusulkan penundaan Pemilu 2024 untuk menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi. Kemudian Menteri senior Luhut Bintar Panjaitan mengklaim 110 juta warga setuju adanya penundaan Pemilu 2024.

Para elite di lingkaran kekuasaan yang mewacanakan penundaan pemilu mengenal dengan baik ketentuan konstitusi bahwa pelaksaan pemilu diatur rigit dalam undang-undang pemilihan legislatif dan presiden. Mereka juga mengerti tentang pengalaman Indonesia menyelenggarakan 12 kali pemilu sejak 1945.

Terdapat preseden pemilu dilaksanakan tidak sesuai pada kurun waktu 1955 hingga 1970. Pemicunya, pemberontakan Permesta di Makasar, yang mendeklarasikan Negara Indonesia Timur (NIT) pada 2 Maret 1957. Kemudian pemberontakan sayap militer pimpinan Aidit yang popular dikenal sebagai Gerakan 30 September 1966. Presiden Soekarno memutuskan tidak menyelenggarakan pemilu pada 1960, 1965, sementara Presiden Soehartno menunda pemilu 1970 ke 1971, pemilu 1976 dilaksanakan 1977.

Baca juga: Saat Luhut Bantah Pernah Usulkan Penundaan Pemilu hingga Masa Jabatan Presiden 3 Periode...

Periode Presiden Jokowi tidak ada kondisi darurat, tetapi para pemburu kekuasaan mewacana penundaan pemilu. Langkah demikian identik sebagai test the water atau strategi membuat kebijakan mendasarkan pada pendapat atau reaksi publik.

Ketika publik merespon positif, mengamini wacana atau draf strategi politik, rencana kebijakan, maka the show must go on, atau pemerintah atau para pemangku kekuasaan, dan elite politik akan melanjutkan wacana atau rencana politik menjadi kebijakan.

Mentions

Test the water tentang strategi dan target politik tertentu bisa apa saja yang mengikuti arus atau sebaliknya melawan arus pandangan publik. Metode pembentukan opini menjadi penentu suatu tast case politik tertentu yang akhirnya bisa saja mendulang hasil positif atau sebaliknya hasil negatif.