Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Negara Penolak Putin di KTT G20 Bertambah, RI Diminta Tawarkan Negosiasi Gencatan Senjata Rusia

Kompas.com - 01/04/2022, 13:01 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (HI) Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia bisa menawarkan jalan tengah terkait dengan penolakan beberapa negara-negara mengenai rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20 Indonesia, November mendatang.

Harapannya, seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 bisa menghadiri KTT tersebut.

Hikmahanto menilai, kehadiran Putin dan seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 penting bagi Indonesia.

"Soalnya bagi Indonesia ini even besar yang menelan biaya besar. Indonesia tidak mau dicatat oleh sejarah sebagai negara yang tidak berbuat ketika perekonomian di dunia terancam oleh perang," ujar Hikmahanto kepada Kompas.com, Jumat (1/4/2022).

Baca juga: Rusia Tanggapi Kemungkinan Pertemuan Putin dan Zelensky untuk Akhiri Perang

Seperti diketahui, kian banyak pimpinan negara dan pemerintahan yang menyuarakan penolakan kehadiran Putin di forum tersebut.

Terbaru, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan tak ingin melihat Putin di pertemuan G20 tahun ini dengan alasan invasi Rusia ke Ukraina.

Hikmahanto mengatakan, Indonesia sebagai Presidensi G20 bisa memberikan penawaran kepada negara-negara yang menolak, yakni menjanjikan negosiasi agar Rusia bisa melakukan gencatan sejata dalam waktu beberapa hari ke depan.

"Tapi sebagai kontra prestasi mereka akan hadir mengingat yang dibicarakan adalah perekonomian dunia," ujar Hikmahanto.

Bila perlu, menurut dia Presiden Joko Widodo melakukan kontak langsung dengan Presiden AS Joe Biden, serta kepala negara lain di kubu barat yang menolak kehadiran Putin.

Setelah melakukan perundingan dengan kubu barat, Indonesia perlu segera bertemu dengan Rusia untuk membahas gencatan senjata.

Baca juga: Menhan Inggris: Putin Tinggal Dalam Sangkar yang Diciptakan Sendiri

"Apa yg diinginkan oleh Rusia agar terjadi gencatan senjata. Nanti Indonesia akan bawa hal tersebut ke pihak-pihak yang ingin Rusia sampaikan," ujar Hikmahanto.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi telah bertemu dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov.

Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas mengenai isu Ukraina. Kepada Lavrov, Retno menyampaikan pentingnya menyelesaikan perang yang berdampak pada kemanusiaan serta pemulihan ekonomi global.

"Indonesia menyampaikan pentingnya segera dihentikan peperangan karena dampaknya terhadap kemanusiaan sangat luar biasa," ujar Retno saat memberikan keterangan pers, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com