Kompas.com - 01/04/2022, 13:57 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah masyarakat sipil yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota Negara (Argumen) mengajukan uji formil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (1/4/2022).

Dua organisasi sipil di dalamnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyebut bahwa uji formil ini dilayangkan karena pembentukan UU IKN tak melibatkan partisipasi warga secara penuh.

Baca juga: Seorang Warga Adat Terdampak Ibu Kota Baru Ikut Gugat UU IKN ke MK

Sebagai informasi, UU IKN dibahas DPR hanya dalam tempo 47 hari. Dikurangi masa reses selama 30 hari pada 16 Desember 2021-10 Januari 2022, maka pembahasan itu hanya 17 hari.

Perwakilan tim kuasa hukum pemohon, Muhammad Arman, mengatakan bahwa pihaknya melayangkan uji formil alih-alih uji materil karena ada batas waktu pengajuan uji formil, yakni 45 hari setelah sebuah peraturan diundangkan.

Di samping itu, UU IKN dianggap serupa dengan UU Cipta Kerja yang sama-sama dibahas serba kilat. UU Cipta Kerja berujung vonis inkonstitusional bersyarat di MK.

“UU IKN juga telah menempatkan masyarakat adat semakin terpinggirkan sebab komunitas tidak pernah diajak bicara padahal mereka telah lama hidup di dalam wilayah yang dijadikan lokasi pemindahan ibu kota negara,” ujar Arman kepada wartawan, Jumat (1/4/2022).

“Bahkan alokasi wilayah yang telah ditetapkan pemerintah untuk kawasan IKN mencapai 256.142 hektar, di mana di dalamnya juga terdapat kehidupan masyarakat adat,” ia menambahkan.

Baca juga: Lagi, UU IKN Digugat ke MK

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, menyoroti terbitnya kajian soal pemindahan ibu kota yang menurutnya tak lebih dari sekadar stempel atas keputusan politik yang kadung dibuat Presiden Joko Widodo.

“Tata kelola lingkungan dan hak atas tanah di indonesia yang amburadul, menimbulkan bencana dan konflik, karena kajian kelayakan suatu usaha senantiasa dilakukan untuk melegitimasi keputusan politik penguasa, bukan untuk melihat suatu usaha layak atau tidak. Begitu juga dengan pemindahan IKN ini,” kata Zenzi.

Dalam dokumen permohonan uji formil, tim penggugat menyebut bahwa UU IKN bertentangan dengan sedikitnya 8 pasal dalam UUD 1945 yang seharusnya menjadi falsafah dalam proses penyusunan hukum.

Baca juga: Hakim MK Minta Uji Formil dan Materiil UU IKN Dipisah

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Nasional
Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Nasional
Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Nasional
Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Nasional
Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Nasional
PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

Nasional
Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Nasional
Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Nasional
Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Nasional
Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Nasional
Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Nasional
Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Nasional
Melihat Lebih Dekat Mobil Kepresidenan Indonesia dari Masa ke Masa

Melihat Lebih Dekat Mobil Kepresidenan Indonesia dari Masa ke Masa

Nasional
Polah Ferdy Sambo Terkait Penembakan Brigadir J: Dulu Menangis, Kini Akui Jadi Dalang Pembunuhan

Polah Ferdy Sambo Terkait Penembakan Brigadir J: Dulu Menangis, Kini Akui Jadi Dalang Pembunuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.